Bahaya Corona, Masuk Sultra Gunakan Visa Kunjungan, Pulangkan TKA Cina ! – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Bahaya Corona, Masuk Sultra Gunakan Visa Kunjungan, Pulangkan TKA Cina !

KENDARIPOS.CO.ID — 49 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina yang tiba di Sultra, Minggu (15/3) malam, memicu kepanikan warga Sultra. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi tak terima warganya dalam bayang kepanikan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19). Ali Mazi mengambil langkah tegas. Moratorium masuk TKA asal Cina dan Warga Negara Asing (WNA) di Sultra. Langkah itu dipaparkan dalam rapat terbatas (Ratas) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, Selasa (17/3) seperti diuraikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Syaifullah. “Saya kira seperti itu, akan di tutup sementara (moratorium). Mungkin sampai 14 hari atau 1 bulan ke depan. Ini sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 tahun 2020. Sampai malam ini, gubernur masih ratas untuk membahas itu,” ujar Syaifullah kepada Kendari Pos, Selasa (17/3) malam.

Syaifullah mengakui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra tidak mendapat konfirmasi dari pemerintah pusat terkait masuknya 49 TKA asal Henan, Cina, Minggu (15/3). “Tidak ada penyampaian dari pemerintah pusat soal itu, tapi Pemprov mengambil antisipasi dengan melakukan karantina,” ungkap Syaifullah. Di tempat terpisah, Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh melayangkan protes kepada Pemprov Sultra. Dalam surat DPRD Sultra bernomor 160/238, Abdurrahman Shaleh meminta Gubernur Ali Mazi mendeportasi 49 TKA ke negaranya.

Abdurrahman meminta pemerintah bersikap tegas. Sebab masuknya 49 TKA di Sultra adalah kesalahan besar. “Kita dalam kondisi genting, terkait antisipasi potensi penyebaran Covid-19. Tapi justru TKA didatangkan dari negara wabah Covid-19,” tuturnya saat ditemui di ruang kerjanya di DPRD Provinsi Sultra, Selasa (17/3). Abdurrahman kian kesal setelah tahu visa yang digunakan TKA Cina itu tidak sesuai.

TKA Cina yang tiba di Bandara Kendari Minggu malam

“Kedatangan TKA itu menggunakan visa kunjungan. Bukan visa kerja. Ini kan kesalahan besar. Kita harap Gubernur Sultra mengambil langkah tegas. Jangan sampai sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Kita minta TKA itu dipulangkan saja dulu,” imbuhnya.

Bukankah imbauan deportasi itu dapat mengganggu iklim investasi yang selama ini didengungkan ? Apalagi penanaman modal asing (PMA) adalah kebijakan pemerintah pusat. “Ini masalah serius. Ada Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Gubernur bisa menggunakan itu untuk memulangkan TKA asal Cina yang berada di Sultra,” pungkasnya. Sebelumnya, Kapolda Sultra, Brigjen Pol Merdisyam menggelar konferensi pers terkait kedatangan 49 TKA Cina. Menurut Brigjen Pol Merdisyam, apa yang disampaikannya saat kedatangan 49 TKA di Bandara Halu Oleo, Minggu (15/3) bukanlah kekeliruan. Sebab dia menyampaikan informasi awal yang diperolehnya malam itu.

Brigjen Pol Merdisyam menyebut semua informasi itu diperolehnya dari pihak-pihak berwewenang seperti pihak Bandara Halu Oleo, Lanud Halu Oleo (HLO) Kendari dan manajemen salah satu perusahaan smelter. “Jangan dibilang hoaks. Informasi awal itu diperoleh dari sejumlah pihak, bahwa ada WNA Cina datang dari Jakarta. Yang memiliki sertifikat kesehatan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan,” ujarnya didampingi Wakapolda Sultra, Kombes Pol Yan Sultra dan Kabid Humas Polda Sultra, AKBP La Ode Proyek.

Brigjen Pol Merdisyam juga mengklarifikasi bahwa Polda Sultra tak pernah menangkap dan menahan penyebar video kedatangan TKA Cina di Bandara HLO yang menjadi viral. Polda Sultra hanya menerima pria perekam dan penyebar video, Harjono dari pihak TNI Angkatan Udara (AU). “Terkait hal itu, kami tidak pernah menahan apalagi menangkap. Hanya karena video yang di postingnya viral dan menjadi ketakutan warga Sultra, maka kami periksa. Selanjutnya tidak diproses hukum,” tegas Brigjen Pol Merdisyam.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra, Mastri Susilo meminta Gubernur Sultra segera membentuk gugus tugas penanganan potensi pandemi Covid-19 dan menunjuk satu juru bicara serta membuka posko. “Ini sebagai pusat informasi sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat,” ujarnya. Masti juga meminta Gubernur Sultra, Bupati Konawe, Polda Sultra, Dinas Kesehatan dan tim Pengawasan Orang Asing (Pora) Kemenkumham Sultra untuk mengawasi dan memeriksa TKA yang ada di Sultra. “Kami juga sarankan Kapolda Sultra untuk tidak melanjutkan kasus dugaan pidana ITE terhadap saudara Harjono yang mengunggah video kedatangan 49 TKA,” tegas Mastri Susilo. (rah/yog/ade)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy