ASN Diduga tak Netral di Pilkada Muna Bertambah – Kendari Pos
Politik

ASN Diduga tak Netral di Pilkada Muna Bertambah

Aksar

KENDARIPOS.CO.ID — Jumlah aparatur sipil negara (ASN) diduga tak netral di Pilkada Muna 2020 terus bertambah. Bawaslu Muna kembali merekomendasikan sembilan ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena punya indikasi keterlibatan dalam politik praktis. Dengan begitu, Bawaslu telah sudah merekomendasikan 19 nama ASN.

Komisioner Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Muna Aksar menerangkan, lembaganya mengirim sembilan nama kepada KASN atas dugaan pelanggaran yang berbeda-beda. Ada diduga terlibat dalam safari politik dan mengeluarkan statemen mendukung salah satu figur bakal calon Bupati yang akan maju dalam Pilkada. Temuan lain berupa pernyataan di kanal media sosial yang terindikasi kuat berkaitan dengan tagline salah satu figur. “Ada bukti berupa rekaman dan screenshot postingannya di Facebook,” jelasnya.

Ia melanjutkan, total 19 nama yang telah direkomendasikan tersebut antara lain 11 ASN Pemkab Muna Barat, 7 ASN Pemkab Muna dan satu ASN Kementerian Dalam Negeri. Bawaslu saat ini masih menunggu surat balasan KASN ihwal kadar pelanggaran masing-masing terduga. “Belum ada balasan, karena informasinya hampir semua daerah mengirim rekomendasi. Jadi butuh waktu untuk ditelaah,”paparnya.

Aksar menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap ASN, TNI dan anggota Polri sesuai kewenangan yang melekat pada lembaga tersebut. Hal itu berdasarkan pada regulasi dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati dan Peraturan Bawaslu nomor 21 tahun 2018 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan, lebih khusus menjelang Pilkada 2020 Bawaslu telah mengeluarkan kembali surat edaran nomor 0035 tanggal 15 Januari 2020 perihal pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri dalam Pilkada serentak 2020. Surat edaran itu sudah dikoordinasikan dengan TNI/Polri, KASN dan Kemenpan.

“Jadi tidak ada alasan tidak diawasi. Jangan berdalih tahapan belum dimulai, karena dalam regulasi sudah dijelaskan kalau tahapan Pilkada itu dimulai sejak launching KPU dilakukan, November lalu,” pungkasnya. (ode/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy