Ancaman Hukuman Mati Menanti Koruptor – Kendari Pos
Nasional

Ancaman Hukuman Mati Menanti Koruptor

KENDARIPOS.CO.ID — Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai perbuatan tindak pidana korupsi di tengah mewabahnya virus korona atau Covid-19 dapat diancam dengan hukuman mati. Ancaman hukuman mati pun dapat diterapkan saat negara dalam kondisi krisis ekonomi.

“Hukuman mati Undang-Undang Tipikor dapat dikenakan pada keadaan tertentu, yaitu residivis korupsi (pengulangan Tipikor), korupsi pada waktu bencana alam dan korupsi pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter,” kata Fickar kepada JawaPos.com, Rabu (25/3).

Akademisi Universitas Trisakti ini menyebut, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Menurutnya, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Ancaman hukuman mati ini pun dapat diterapkan oleh pelaku korupsi pengadaan barang dan jasa terkait penamganan virus korona atau Covid-19. Terlebih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengultimatum agar tidak ada penyelewengan anggaran mitigasi Covid-19. “Hukuman mati bagi koruptor dapat dijatuhkan dan telah diatur dalam Undang-Undang Tipikor,” ucap Fickar.

Kendati demikian, Fickar memandang hukuman mati bagi koruptor tidak menimbulkan efek jera. Gambaran kongkret, lanjut Fickar, terlihat dari pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba. “Hukuman mati yang telah dijatuhkan dan dilaksanakan, justru tidak efektif untuk penjeraan, buktinya bisnis gelap narkoba terus terjadi dan tidak menyurutkan dan menjerakan pelakunya,” beber Fickar.

Oleh karena itu, Fickar menginginkan hukuman bagi para koruptor yang dapat membuat efek hera dengan memutus akses kegiatan ekonomi dengan membuatnya miskin. Aparat penegak hukum dapat menyita harta kekayaan hasil korupsi para penjahat berdasi itu.

“Dengan pendekatan asset recovery, semua akses napi koruptor harus ditutup agar jera. Tidak boleh punya perusahaan, tidak boleh punya kartu kredit, tidak boleh jadi pimpinan perusahaan, dicabut hak politiknya,” tegas Fickar.

Sebelumnya, KPK tengah menyoroti pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan virus korona. KPK dalam hal ini turut bekerjasama dengan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kita berkomunikasi dengan LKPP, karena LKPP dan BPKP RI yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan dan pendampingan atas pengadaan barang jasa terkait percepatan penanganan Covid-19,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya, Selasa (24/3).

Firli menyampaikan, prosedur pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat dilaksanakan secara sederhana dan berbeda, dengan melalui penunjukkan langsung sebagai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 13 Tahun 2018.

Firli menegaskan, KPK akan bertindak sangat keras apabila, ditemukan pelanggaran dan unsur koruptif. Dia memandang, korupsi anggaran bencana adalah kejahatan berat yang layak dituntut dengan hukuman mati. “Hukum tertinggi adalah menegak hormati Hak Asasi Manusia (HAM). Penyelamatan jiwa manusia adalah prioritas pertama dan yang paling utama,” tegas Firli. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy