Waspada Pelanggaran Baru di Pilkada 2020 – Kendari Pos
Politik

Waspada Pelanggaran Baru di Pilkada 2020

KENDARIPOS.CO.ID — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengimbau Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) jeli terhadap berbagai bentuk baru dari pelanggaran yang mungkin akan muncul dalam Pilkada 2020. Salah satu hal yang disinggung tentang politik uang yang kedepannya tidak lagi berbentuk materi.

Ilustrasi

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo menegaskan, pengawas pemilu termasuk Panwascam harus lebih pandai dari peserta pilkada. Pengawas pemilu harus mengikuti perkembangan informasi mengenai bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin bakal terjadi. “Jadi untungnya bukan cuma uang atau barang. Banyak yang berkembang sekarang dalam bentuk asuransi, janji umroh, beasiswa dan lain-lain,” kata Dewi.

Dia mengatakan, potensi pelanggaran lain juga santer terjadi dalam media sosial sebagai sarana penyebaran berita bohong. Bercermin pada Pemilu 2019, Dewi mengingatkan panwascam untuk mewaspadai pelanggaran yang menggunakan media sosial secara masif. Pasalnya, penyebaran berita bohong saat ini sudah dengan sengaja dimanfaatkan oleh orang-orang dengan tingkat pendidikan tinggi. Tujuannya menyasar mereka yang kurang mampu menyaring kualitas pemberitaan di media sosial.

“Ini sudah mempengaruhi kalangan elit. Faktanya pemilu 2019 tercatat sebagai pemilu yang penyebaran berita bohongnya luar biasa. Ini menjadi concern Bawaslu meredam berita bohong di Pilkada 2020,” tegasnya.

Dewi menginstruksikan panwascam agar memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mendeteksi, mempelajari, dan menilai aktivitas yang dilakukan peserta pemilu. Dia juga menyarankan Bawaslu tingkat daerah untuk membuka kembali catatan-catatan penting terkait pelanggaran di Pemilu 2019 agar menjadi referensi dalam menangani pelanggaran yang mungkin terjadi dalam Pilkada 2020. “Karena tidak mungkin kerja Bawaslu lebih baik kalau tidak belajar dari pengalaman masa lalu,” tutur Dewi.

Terpisah, Ketua Bawaslu RI Abhan menyebutkan, bentuk pelanggaran seperti praktik politik uang, ujaran kebencian, dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dia mengungkapkan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau UU Pilkada, pemberi dan penerima uang dalam pesta demokrasi bisa dikenakan sanksi pidana. Hanya saja, tak mudah memberantas politik uang. (khf/fin/rh)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy