Terkait Perancangan UU BumDes, DPD RI Kerjasama FEB UHO – Kendari Pos
Metro Kendari

Terkait Perancangan UU BumDes, DPD RI Kerjasama FEB UHO

Anggota DPD RI foto bersama civitas FEB UHO sebelum menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Aula Studio Mini FEB UHO, Jumat (7/2)

KENDARIPOS.CO.ID — Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Halu Oleo (UHO) menggelar Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka inventarisasi materi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa (BumDes), di Aula Studio Mini FEB UHO, Jumat (7/2).

Wakil Ketua Panitia Perancangan Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Dr. Asyera Respati A Wundalero mengharapkan, melalui diskusi tersebut, akan terjadi perluasan informasi tentang Undang-Undang (UU) BumDes. Pasalnya, keberadaan BUMDes dinilai masih berorientasi pada kuantitas dan tidak memperhatikan aspek kualitas, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian dalam pengelolaan keuangan desa, dan tidak memberikan implikasi apapun dalam pembangunan desa.

Permasalahan inilah yang menjadi dasar bagi Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI untuk menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) BUMDes.

“Kami menilai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat parsial, dan tidak ada ketentuan yang secara konkrit mengatur tentang keberadaan BUMDes. Nah, dengan RUU ini diharapkan, dapat memberikan penguatan bagi daerah untuk membangun desa melalui pengembangan BUMDes,” tandasnya.

Sementara itu, Dekan FEB UHO, Prof. Dr. Rostin mengatakan, tujuan FGD untuk meminta masukan dari akademisi, birokrasi, dan praktisi, sehingga bisa memperbaiki undang-undang tentang Bumdes, agar Bumdes benar-benar bisa menopang ekonomi rakyat. Menurutnya, jika semua BumDes di desa berjalan optimal, maka akan mensejahterakan masyarakat dalam jangka panjang, yang akan berdampak pada kesejahteraan ekonomi negara.

“Kami sangat mendukung pengembangan Bumdes, tapi memang banyak yang perlu dibenahi. Ketika saya tanyakan dari 1400 Bumdes di Sultra, berapa persen yang berhasil dan jawabannya tidak sampa 30 persen, padahal pemerintah sudah menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk pengembangan Bumdes,” bebernya.

Oleh karena itu, ia bersama akademisi lainnya menggaris bawahi pada pasal yang harus diperbaiki tersebut adalah terkait kelembagaan, penempatan SDM, penignkatan SDM, dan pendampingan supaya Bumdes bisa berjalan sesuai target. “Kemudian, harus ada evaluasi berskala dari pemerintah, untuk mengontrol Bumdes supaya berjalan sesuai pada koridornya, dan jika ada masalah, pemerintah akan turut membantu,” tutupnya.

Untuk diketahui, enam anggota DPD RI yang hadir dalam FGD tersebut yakni Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan dari Sultra, Dr. Asyera Respati A Wundalero dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Agustin Teras Narang dari Kalimantan Selatan (Kalsel), Yance Samonsabra dari Papua Barat, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna dari Bali, dan Lukky Semen dari Sulawesi Tengah (Sulteng). (c/hel/ikl)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy