Tak Lakukan Reklamasi, IPPKH Perusahaan Tambang Dievaluasi – Kendari Pos
Metro Kendari

Tak Lakukan Reklamasi, IPPKH Perusahaan Tambang Dievaluasi

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Komisi III DPRD Sultra dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sepakat, perusahaan tambang yang tak lakukan reklamasi, tidak akan mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan (IIPKH). Persoalan reklamasi, dinilai kerap diabaikan oleh perusahaan tambang yang ada di Sultra. Padahal, tidak dilakukannya reklamasi justru merupakan kerugian besar yang akan diterima daerah khususnya kerugian akibat bencana yang timbul dari kerusakan lingkungan.

Ketua Komisi III Suwandi Andi mengungkapkan telah melakukan kesepakatan bersama KLHK soal pemberian IPPKH kepada perusahaan tambang di Sultra. “Selama ini mereka diberikan IPPKH itu berdasarkan rekomendasi dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun sekarang tidak. Semua perusahaan tambang diwajibkan untuk melakukan reklamasinya usai melakukan aktivitas, baru dapat diterbitkan IPPKH,” ungkapnya saat dihubungi via selulernya, di Kendari.

Suwandi mengungkapkan meski telah memiliki IPPKH, jika perusahaan tambang tidak melakukan reklamasi izin tersebut akan ditinjau kembali. “Reklamasi ini penting. Jadi kalau tidak dilakukan maka IPPKH yang dimiliki sebelumnya akan dilakukan evaluasi, atau parahnya akan ditarik kembali,” ungkapnya.

Rekannya, Sudirman mengatakan dampak dari dikeluarkan izin IPPKH itu potensi kerusakan lingkungan sangat besar. “Sementara tidak dibarengi dengan proses reklamasi. Hutan gundul, lingkungan rusak. Potensi banjir pun tidak terelakan. Yang rugi siapa, kan daerah juga. Dan itu tidak sebanding dengan investasi yang ditanamkan oleh para investor tambang tersebut,” tegasnya.

Dirinya pun menyesalkan sikap Dinas ESDM yang memberikan rekomendasi kepada perusahaan tambang untuk mendapatkan IPPKH. “Seharusnya ESDM sebelum mengeluarkan rekomendasi itu harus melakukan evaluasi. Apakah sudah melakukan reklamasi atau belum. Sampai sekarang pun data mengenai perusahaan tambang yang sudah melakukan reklamasi pun tidak jelas. Harusnya ini dibuka, agar apa yang menjadi kewajiban para perusahaan tambang pun diketahui oleh publik,” kesalnya.

Persoalan reklamasi kata politisi PKS ini, kerab diabaikan. Untuk itulah, wajib untuk diawasi bersama, mulai dari tingkat daerah hingga pemerintah pusat. “Dampaknya tidak main-main. Salah satu contoh adalah banjir bandang di Konawe dan Konawe Utara. Ini harus menjadi pelajaran mahal bagi kita untuk bersama-sama menjaga lingkungan kita. Jangan sampai potensi tambang yang seharusnya membawa dampak kemakmuran bagi masyarakat justru membawa malapetaka akibat ulah perusahaan tambang,” pungkasnya. (b/yog)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy