Soal Pengosongan Lahan Eks PGSD, Ali Akbar : Nanti Pengadilan yang Eksekusi – Kendari Pos
Metro Kendari

Soal Pengosongan Lahan Eks PGSD, Ali Akbar : Nanti Pengadilan yang Eksekusi

KENDARIPOS.CO.ID — Status lahan eks PGSD kini sudah jelas. Putusan di tingkat kasasi berpihak ke Pemprov Sultra. Dalam putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 3018/pdt/2017, majelis hakim menolak klaim penggugat. Putusan ini sekaligus mengakhiri proses panjang sengketa lahan seluas 43,271 meter persegi. Hanya saja, Pemprov belum akan melakukan pengosongan lahan. Pasalnya, pemerintah masih menunggu hasil sidang atas gugatan serta merta.

Kepala Biro Pemerintahan Setprov Sultra, Ali Akbar mengatakan awalnya pemerintah akan melakukan pengosongan lahan pasca putusan MA. Namun setelah dikonsultasikan, ternyata proses eksekusi menjadi kewenangan Pengadilan. Untuk itulah, Pemprov diminta mengajukan gugatan serta merta. “Jadi, kita tunggu saja prosesnya. Cepat atau lambat, lahannya akan dikosongkan. Selain itu, Pemprov tak perlu lagi memikirkan proses eksekusi sebab sudah menjadi domain pengadilan,” jelasnya.

Warga yang bertahan di eks PGSD. Mereka menghadang aparat gabungan yang mengawal jalannya eksekusi pengosongan lahan seluas 4 hektar di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. (DOK/KP)

Putusan MA kata mantan Sekretaris Korpri Sultra ini, tidak hanya sekedar memenangkan Pemprov. Penggugat diminta membayar ganti rugi sebesar Rp 850 juta. “Penegasan ini disebutkan pada poin ke-5. Pembayaran ganti rugi ini kemungkinan menyangkut aset pemda yang dirusak,” ujar mantan Pj Bupati Buton Tengah (Buteng) ini. Di sisi lain lanjut Ali Akbar, surat keterangan kepemilikan lahan yang selama ini diklaim penggugat digugurkan.

Seperti surat keterangan kepala desa Lepo-lepo nomo 001/D.L/1964 tertanggal 12 Desember 1964 dan surat pernyataan pengusaan fisik atas sebidang tanah nomor 593.21/75/KK/2013 tertanggal 4 Juni 2013 yang menjadi azas hak penggugat.”Dengan putusan ini, posisi pemerintah atas lahan itu sudah jelas. Lahan ini miliki pemerintah dibuktikan dengan sertifikat hak pakai nomor 18 tahun 1981. Kita tunggu saja hasilnya. Proses sidangnya tak perlu menunggu bertahun-tahun. Palingan, hanya sebulan sudah tuntas,” pungkasnya. (b/rah)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy