Proyek Jembatan Pasar Baru Setengah Mubazir : Hanya Satu Jalur yang Difungsikan – Kendari Pos
Metro Kendari

Proyek Jembatan Pasar Baru Setengah Mubazir : Hanya Satu Jalur yang Difungsikan

Jembatan Kuning Pasar Baru hingga kini baru bisa digunakan satu jalur. Padahal, proyek ini dikerja sejak 2005 lalu. Pembebasan lahan menjadi argumen pembenaran Balai Jalan sehingga belum menuntaskannya.

KENDARIPOS.CO.ID — Pengerjaan jembatan pasar baru tersendat. Mega proyek yang pembangunannya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015-2017 dikerjakan tanpa memikirkan pembebasan lahan warga sejak awal. Jembatan ini diketahui sudah dioperasikan sejak awal 2018. Hanya saja masyarakat belum dapat mengakses sepenuhnya. Satu sisi lancar, sementara sisi lainya tak difungsikan alias mubazir. Sebab belum terkoneksi dengan badan jalan. Penggunan jalan bahkan masih melintas menggunakan jembatan lama.

Kendala ini diakui akibat pembebasan lahan yang belum juga tuntas. Bahkan sampai saat ini, persoalan itu belum juga di clearkan. Proyek puluhan miliar itu tersendat pembebasan lahan. Pejabat Pelaksana Kegiatan (2,2) Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Sultra, Rudi Rachdiman mengatakan, pengerjaan jembatan pasar baru ini, dimulai sejak tahun 2015. Di mana seharusnya dalam periode dua tahun pembangunan jembatan dua jalur itu sudah tuntas. Namun karena masih ada beberapa lahan yang belum dibebaskan, sehingga pengerjaanya pun belum dapat diselesaikan.

“Pembebasan tanahnya belum tuntas. Pemprov baru membebaskan dua ruko sekitar situ, sementara masih ada tanah kosong yang dilalui serta bagian yang berhadapan dengan Bank BRI. Sebab, jalur antara lampu lalu lintas dan jembatan pasar baru harus lurus tidak ada belokan,” kata dia.

Dia melanjutkan, terdapat tiga permasalahan utama dalam pembebasan lahan. Ketiga, permasalahan itu yakni masih perlu langkah penyelesaian penentuan lokasi, kemudian luasan lokasi yang perlu dibebaskan, dan pengalokasian anggaran. “Jadi, ini masih perlu dirundingkan lagi, antara Pemda dan pihak balai. Sehingga dapat diambil langkah tindak lanjut pengerjaan,” jelasnya.

Pria yang karib disebut Rudi itu menyebutkan, dana pembangunan jembatan pasar baru berdasarkan kotrak awal sekira Rp.42 miliar, kemudian dioptimasi jadi Rp. 37 miliar. “Jadi, selisih anggaran itu dikembalikan. Peruntukan hal-hal yang tidak dikerjakan. Jadi sistem optimasi gitu yah, ada yang tak dikerjakan, berarti dikembalikan oleh kontraktornya,” terangnya.

Kelanjutan pasar baru itu, kata Rudi tergantung pemerintah daerah (Pemda). Jika sudah tidak ada masalah lahan, maka pekerjaan akan dilanjutkan. Sebab, pembebasan lahan bukan menjadi kewenangan balai, tetapi menjadi tanggung jawab Pemda. “Kewenangan kami hanya melakukan pembangunan konstruksi jembatan. Lagipula kalau jembatan pasar baru ini rampung, maka jembatan lama akan kami robohkan,”jelasnya.

Untuk tahun 2020, pihaknya mengaku belum ada anggaran di siapkan di APBN tentang kelanjutan jembatan pasar baru. Tetapi nanti dilihat ke depan, apakah akan dianggarkan di perubahan atau seperti apa. Tapi saat ini bagaimana pihaknya akan membahas ini dengan pihak Pemprov Sultra. Tetapi hingga saat ini belum dilakukan, karena itu pembahasan tingkat atas. Tapi kalau memang mau benar-benar difungsikan perlu ada pembicaraan lagi. “Kalau memang nati kepala balai mengintruksikan saya untuk komunikasi dengan pihak Pemprov, kami akan segera lakukan. Yang jelas saat ini, proyeknya sudah selesai dan belum dianggarkan lagi dalam APBN untuk tahun 2020,” ujarnya.

Kepala Biro Pemerintahan Setda Sultra, Ali Akbar mengatakan, sudah melakukan ganti rugi sejak tiga tahun lalu sekira Rp. 4 miliar. Pihaknya mengutamakan posisi yang betul-betul bermasalah diawal yakni dua ruko. “Satu ruko itu ada yang Rp 2 miliar lebih dan ada yang Rp 1,9 milar. Jadi, kedua ruko itu sudah tuntas dan clear,” kata Ali Akbar.

Dia melanjutkan, selebihnya untuk tanah kosong rencana juga akan dituntaskan dan dianggarkan di perubahan. Kalau terkait BRI dan bangunan lainnya itu belum ada pembahasan. Kalu memang dari pihak bakai jalan mengatakan jalurnya harus lurus dan ada beberapa yang perlu diganti rugi, silahkan bersurat. “Jadi sampaikan kepada kami yang mana masih perlu diganti rugi. Karena, yang mereka sampaikan itu hanya dua ruko. Jadi, itu yang kita selesaikan. Kalau memang masih ada lagi, perlu dikoordinasikan. Nanti mereka sendiri yang bersurat agar kita anggarkan,” tegasnya.

Mantan Pj Bupati Buteng itu menambahkan, regulasi ganti rugi itu perlu dibuat secepatnya agar bisa dianggarkan. Sebab, saat ini yang dilaporkan baru tanah kosong itu. Kalau mereka juga sudah melaporkan tambahannya, akan dijadikan satu paket sesuai laporan, di perubahan anggaran nanti. “Nanti dilaporkan saja. Sebab, kami siap mengganti ketika jalan yang mau dikenakan itu dilaporkan. Sebab, kalau tidak diganti rugi, jangan sampai ini tidak kelar. Karena itu kita akan selesaikan,” tutupnya. (b/rah)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy