Provinsi Kepton Sudah Penuhi Syarat, Pemekaran Tunggu Dua RPP – Kendari Pos
Sulawesi Tenggara

Provinsi Kepton Sudah Penuhi Syarat, Pemekaran Tunggu Dua RPP

KENDARIPOS.CO.ID — Anggota Komisi II, DPR RI, Ir Hugua, menyatakan alasan kenapa Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) belum mekar. Menurut mantan bupati Wakatobi dua periode itu, Kepton masih menunggu pembahasan dua Rancangan Peraturan Presiden (RPP) yang masih menumpuk di atas meja Pemerintah Pusat. Hal tersebut disampaikan oleh Hugua, usai mengikuti pembahasan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Patuno Resort, Kabupaten Wakatobi. “Kedua RPP ini terkait dengan desain besar (berapa wilayah, red) dan yang kedua, soal batas-batas wilayah. Maksudnya apa? Indonesia ini butuh berapa provinsi lagi dan butuh berapa kabupaten lagi. Jika desain besar itu sudah selesai, baru kita bicara pemekaran,” terangnya.

Ia menjelaskan, kedua RPP yang belum diselesaikan Pemerintah Pusat itu yakni, tentang Penataan Daerah dan RPP Tentang Desain Besar Penataan Daerah. Menurutnya, kalau dua regulasi ini sudah rampung, barulah moratorium pemekaran dicabut dan pembahasan dilanjutkan.
“Nah, sampai hari ini RPP ini belum. Jadi belum bisa kita bicara Kepton. Berarti, kita sekarang ini baru berjuang untuk mengetuk pemerintah eksekutif untuk membuka moratorium,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, mantan Ketua DPD PDIP Sultra itu mengaku bahwa Komisi II DPR RI akan selalu mengawal perkembangan Kepton. Apalagi Provinsi Kepton telah memenuhi syarat untuk mekar. “Kepton sudah memenuhi syarat. Seluruh administrasi sudah selesai. Tinggal begitu gongnya dibuka, Papua mulai. Dan beberapa kabupaten seperti Kota Muna sudah, Muna Timur udah, Kabaena sedikit lagi, Kolaka Utara, Pakue belum tuntas, Konawe Timur hampir tuntas. Tapi Kepton tetap harus tuntas full,” beber, Hugua.

Sementara itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi SH, mengaku terus berusaha agar pemekaran Kepton dapat segera dilaksanakan. Salah satu langkah yang dilakukan, rapat dengan beberapa tim pemekaran, DPR, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). “Untuk kita tetapkan, kira-kira langkah apa yang akan kita ambil untuk pemekaran Kepton ini. Karena pencabutan moratorium tergantung pemerintah pusat, tapi tetap kita akan mempersiapkan semua persyaratan-persyaratannya,” jelas Ali Mazi sebagaiman dilansir sejumlah media di Sultra. (BP/IS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy