Politik Kekuasaan, Oleh : Prof Hanna – Kendari Pos
Kolom

Politik Kekuasaan, Oleh : Prof Hanna

Prof Hanna

KENDARIPOS.CO.ID — Saya tidak paham tentang politik. Oleh karena itu, saya sering berdiskusi dengan teman-teman pakar politik untuk memahami politik agar tidak dikatakan gagal politik. Power trigger, dalam suatu diskusi tentang politik dan kekuasaan, muncul istilah yang saya tangkap. Dan istilah itu, jika dikaji secara mendalam, semakin kabur dalam ingatan saya. Mungkin salah satu penyebabnya, karena saya memang tidak memahami yang namanya politik. Saya mencoba memahami lewat beberpa teori dan kamus.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, didefinisikan bahwa trigger adalah pelatuk. Biasanya berjumlah 218. Piciformes merupakan salah satu dari 26 ordo dalam kelompok burung. Burung pelatuk mendapatkan namanya dari kebiasaan beberapa spesiesnya menyadap dan mematuk batang pohon dengan paruhnya. Ini adalah alat komunikasi kepemilikan daerah melalui sinyal kepada saingan-saingannya. Dan cara mencari dan menemukan larva serangga di bawah kulit kayu atau terowongan berliku nan panjang di pohon. Lalu, saya mencoba menarik garis benang antara trigger dengan kekuasaan.

Dalam berbagai teori dikatkan, bahwa Politik kekuasaan. Machtpolitik dalam bahasa Jeman didefiniskan sebagai bentuk hubungan internasional ketika entitas berdaulat dalam melindungi kepentingannya sendiri, dengan mengancam entitas lain melalui agresi militer, ekonomi atau politik. Politik kekuasaan ini, dijadikan judul buku Martin Wight tahun 1979 dan merupakan buku paling berpengaruh ke-18 sejak perang dunia II. Dalam pandangan teoritis, dikatakan bahwa politik kekuasaan sebenarnya, cara memahami dunia hubungan internasional. Negara-negara bersaing memperebutkan sumber daya dunia dan suatu negara beruntung jika memiliki kemampuan mengacaukan negara lain.

Politik jenis ini, mengutamakan kepentingan pribadi nasional di atas kepentingan negara lain, ataupun masyarakat internasional yang mengacu pada kumpulan manusia dan pemerintahan di dunia. Istilah ini, biasanya dipakai untuk menyebut adanya kesamaan pandangan terhadap berbagai masalah seperti human rights, aktivis, politikus, dan komentator sering memakai istilah ini untuk menuntut adanya tindakan perubahan. Misalnya, tindakan melawan penindasan di sebuah negara.

Di Indonesia, sistim pemilihan kita menggunakan sistim pemilihan yang dinilai pengamat dunia sebagai pemilihan yang aman. Meskipun di beberapa negara, menilai bahwa sistim pemilihan kita tidak sedemokratis negara adidaya. Tapi kenyataannya, itulah yang dianggap demokratisasi bagi setiap orang. Bagi masyarakat yang mungkin tidak sejalan dengan sistim ini, menganggap bahwa sistim pemilihan kita hanyalah trigger kekuasaan politk dan mengklaim bahwa pemilihan pemimpin merupakan suatu pesta demokrasi yang menyisahkan masalah, antara lain adalah meningkatnya: politik uang, menciptakan budaya korupsi, harapan dan hak-hak masyarakat tidak terwakili, belum menghasilkan pemimpin yang berintegritas, pemimpin terpilih tidak dapat berkerja, karena mencari pundi pengganti biaya politik, dan logika berpikir bahwa mahar sebagai kekuatan politik.

Memang, tidak bisa kita sangkali bahwa permainan uang dalam setiap pemilihan, apakah itu pemilihan kepala desa, legislatif, bupati atau presiden, uang menjadi satu hal yang penting bahkan bukan lagi rahasia. Tapi bukan karena uang untuk memenangkan suatu pertarungan. Tapi integrasi antara uang dan ketokohan. Politik uang tumbuh subur didukung oleh kecenderungan masyarakat yang makin permisif. Pembiaran atas politik uang, tidak hanya berimpilkasi, melahirkan politisi yang tidak kapabel, namun juga berakibat tercederainya suatu pemilu yang demokratis. Kondisi seperti ini, tentu saja tidak mampu menghasilkan pemimpin berintegitas yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Integritas dalam berpikir, dan berkomunikasi. Integritas diri adalah selarasnya hati dengan ucapan dan tindakan. Selarasnya hati dengan ucapan, biasanya disebut jujur. Sedangkan selarasnya ucapan dan tindakan biasanya disebut komitmen. Integritas adalah gabungan antara kejujuran dan komitmen. Dalam teori kepribadian, pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang memiliki kekuatan “power” yang mampu meyakinkan orang lain, melalui pengaruh sebagai inti dari kepemimpinan. Sebaliknya, pemimpin yang tidak berintegritas adalah pemimpin yang miskin power. Artinya pemimpin yang jabatannya tinggi namun tidak memiliki pengaruh. Harapan masyarakat adalah jabatannya tinggi, integritasnya tinggi dan pengaruhnya juga tinggi.

Ada satu hal yang menarik, yakni jika ternyata substansi dari kekuasaan adalah uang, maka kita tidak bisa meyakinkan akan kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan terobosan program. Sehingga, dalam hal ini, proses politik yang terjadi di internal partai politik sebagai pilar utama dalam menentukan dan mempromosikan calonnya ikut memengaruhi bagaimana kualitas calon kepala daerah. Dengan demikian, partai politik memiliki posisi dan peran siginifikan dalam menghadirkan individu- individu berintegritas untuk memimpin sebuah daerah.
Bagi partai politik yang mampu meyakinkan masyarakat terhadap usungan calonnya, maka secara otomatis akan menjadi pemenang dalam pertarungan itu. Namun, perlu menjadi pertimbangan, bahwa capaian kekuasaan bukanlah akhir dari sebuah pemilihan. Tapi awal dari sebuah langkah untuk demokrasi. Jangan menjadi trigger yang saat menancapkan kakinya pada sebuah pohon akan melukai pohon-pohon lain. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy