Pengurusan PT SL, Pemkab Wakatobi Diminta Tanggung Beban Masyarakat – Kendari Pos
Wakatobi

Pengurusan PT SL, Pemkab Wakatobi Diminta Tanggung Beban Masyarakat

Pertemuan pembahasan pelaksanaan program PTSL se-
Sultra yang turut dihadiri pihak Kanwil BPN Provinsi dan anggota DPR RI
di Wakatobi, kemarin

KENDARIPOS.CO.ID — Enam anggota Komisi II DPR RI bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Wakatobi, kemarin. Agendanya membahas tentang pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Rombongan Komisi II DPR RI itu terdiri dari Ketua, Ahmad Doli Kurina Tandjun, Wakil Ketua, Saan Mustopa serta anggotanya, Hugua, Zulfikar Arse Sadikin, Aminurokhman dan Syamsulrizal.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan Kantor BPN se-Sultra menyampaikan kuota, target hingga kendala yang ditemui di lapangan dalam menuntaskan PTSL pada masing-masing wilayahnya. Salah satu yang dibahas terkait persoalan PTSL di Wakatobi. Kakanwil BPN Sulawesi Tenggara (Sultra), Kalvyn A. Sembiring, menyebut, rencananya pada tahun 2021 PTSL akan lengkap untuk Kabupaten Wakatobi. Ia mengatakan prediksi yang ada sampai sekarang, di Wakatobi tercatat kurang lebih 42 ribu bidang.

“Yang belum terdaftar ada 12.990 bidang dan yang sudah terdaftar 29 ribu bidang. Kami target akan penuhi yang belum terdaftar tahun 2020-2021 ini,” ungkapnya, kemarin.

Ia mengaku, kemungkinan kabupaten pertama yang lengkap diantaranya adalah Wakatobi. Itu jika biaya perolehan tanah bisa diturunkan pihak pemerintah setempat. “Juga biaya-biaya yang ditanggung masyarakat serta materai yang selama ini dibebankan pada masyarakat, jika memungkinakan ditanggung pemerintah. Sehingga akan mewujudkan sertifikasi di Wakatobi 100 persen,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI, Hugua, menyebut, program itu seharusnya disambut baik Pemkab Wakatobi. Sebagai mantan Bupati Wakatobi dua periode, ia menyarankan agar Pemkab dan DPRD menyediakan anggaran dimaksud. “Saya meminta Pak Bupati dan DPRD Wakatobi menyediakan anggaran untuk meringankan beban masyarakat supaya pengurusan PTSL ini digratiskan total. Biaya seperti materai, patok dan pengurusan lainnya, selama ini memang menjadi beban masyarakat,” harap Hugua. (b/thy)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy