Penetapan NIP, BKN Tunggu Dua Perpres PPPK – Kendari Pos
Nasional

Penetapan NIP, BKN Tunggu Dua Perpres PPPK

Kepala BKN Bima Haria Wibisana (tengah) di kantornya, Kamis (20/2).

KENDARIPOS.CO.ID — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, mengatakan tidak hanya satu Peraturan Presiden (Perpres) yang ditunggu untuk menetapkan NIP. Dua Perpres itu adalah, Perpres tentang Jabatan PPPK dan Perpres tentang Penggajian PPPK.

“Sebenarnya, dua Perpres itu sudah selesai ya terutama soal Penggajian PPPK. Itu ditandai dengan keluarnya Permenkeu 8/PMK.07/2020,” kata Bima yang ditemui JPNN.com di kantornya, Kamis (20/2).

Sementara itu, Perpres tentang Jabatan PPPK, lanjutnya, sempat tertunda di Kemendikbud. Sebab, banyak jabatan yang harus dirinci detil lagi. “Kalau kelompok jabatan enggak terlalu banyak. Yang banyak itu sub jabatannya, kan harus dirinci detil,” ucapnya.

Namun, sepengatahuan Bima, dua rancangan Perpres itu sudah selesai dan disetujui seluruh kementerian/lembaga. Kalau kemudian sampai hari ini belum juga ditetapkan, Bima mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa. “Itu hak prerogatif presiden. Sebagai birokrat kami hanya bisa mengestimasi. Mau diteken cepat atau tidak tergantung presiden,” ucapnya.

Bima mengaku sejatinya ingin masalah PPPK tahap satu ini selesai. Agar selanjutnya fokus pada penetapan NIP CPNS 2019. Namun, semua kembali kepada keputusan presiden.

Rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap dua rencananya bakal digelar tahun ini. Honorer K2 yang belum ikut maupun tidak lulus di tahap satu. Namun, ada harapan dalam rekrutmen nanti, tenaga teknis lainnya diakomodasi.

“Saya sih sangat berharap begitu Perpres tentang Jabatan dan Penggajian PPPK terbit, 51 ribu PPPK tahap satu dapat NIP dan SK, yang tahap dua prosesnya lebih cepat,” kata Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN.com.

Dia juga berharap untuk perekrutan aparatur sipil negara (ASN) baik PPPK maupun CPNS ada formasi khusus untuk seluruh honorer K2. Jangan hanya dibatasi tiga yaitu guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Jabatan lain seperti tenaga teknis harus juga diakomodir karena sama-sama masuk data base Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Tenaga teknis harus diperhatikan. Jangan mereka dibiarkan tanpa penyelesaian,” ujarnya.

Titi menyebutkan perlahan-lahan honorer K2 yang sudah masuk usia kritis bisa menerima keputusan diangkat PPPK. Namun, kebijakan ini jangan hanya setengah hati. Kalau setengah hati, masalah ini tidak akan pernah tuntas. “Semoga masalah PPPK tahap satu selesai. Dan PPPK tahap dua nasibnya tidak akan seperti kami yang setahun lebih diombang-ambingkan,” tandasnya.(esy/jpnn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy