KENDARIPOS.CO.ID — Pemilihan Wakil Wali Kota (Pilwawali) Kendari akan berlangsung 5 Maret mendatang. Sejumlah kalangan menilai Pilwawali di parlemen syarat money politik.
Ketua Jaringan Pemantau Kebijakan Publik Sultra, Syamsul Ilyas mengatakan potensi transaksional atau jual beli suara kemungkinan besar akan terjadi dalam pilwawali. Apalagi dipilih secara langsung oleh anggota DPRD Kota Kendari.
“Dalam konteks itu maka jelas menjadi high cost alias membutuhkan modal besar. Kita meminta kepada semua pihak, terutama Kepolisian dan Kejaksaan bersinergi untuk mengawasi setiap tahapan Pilwawali yang sudah berlangsung saat ini. Tujuannya untuk meminimalisir politik uang (money politic) atau korupsi electoral yang berpotensi melahirkan pemimpin korup,” kata Syamsul.
Sebelumnya, Pengamat Politik UHO Dr.Najib Husain berpendapat bahwa pertarungan ‘Head To Head’ dalam Pilwawali di DPRD Kendari sarat money politik. “Semakin lamanya pemilihan ini, ruang untuk terjadinya transaksi politik uang juga semakin besar. Itu dikarenakan waktu komunikasi antara calon wawali dengan pemilik suara (anggota dewan) cukup lama,” ungkapnya.
Najib berharap anggota DPRD bisa amanah dalam menjalan tugasnya sebagai wakil rakyat utamanya dalam menjalankan tugasnya dalam Pilwawali kali ini. (ags/b)
