Pemerintah Harus Proteksi Tenaga Kerja Lokal – Kendari Pos
Ekonomi & Bisnis

Pemerintah Harus Proteksi Tenaga Kerja Lokal

TKA asal Cina yang bekerja di lokasi pertambangan VDNi di Morosi, Kab. Konawe. Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) adalah salah satu wilayah dengan jumlah pekerja asing yang cukup besar di Indonesia

KENDARIPOS.CO.ID — Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dengan skema Omnibus Law melahirkan pro dan kontra dari banyak pihak. Sebagian menilai bahwa aturan tersebut akan mempermudah akses Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia.

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai salah satu wilayah dengan jumlah pekerja asing yang cukup besar dikhawatirkan berdampak negatif jika RUU Cilaka diterapkan. Namun, tidak sedikit juga pihak yang beranggapan bahwa RUU Cilaka khususnya pasal yang mengatur TKA tidak akan merugikan pekerja lokal. Ekonom Universitas Halu Oleo (UHO), Prof. Dr. Nurwati menilai, ketentuan soal akses TKA ke Indonesia telah jelas diatur dalam ketentuan.

“Pemerintah hanya akan memberikan kemudahan perizinan bagi TKA ahli yang diperlukan. Jadi hanya jabatan dan pekerjaan tertentu saja yang diberikan kepada TKA. Saya pikir ini sah-sah saja,” ujar Nurwati saat ditemui, Selasa (25/2).

Namun, kata dia, pemerintah harus menjanjikan kepastian bahwa dalam implementasinya nanti akan berlangsung adil. Dalam artian, RUU Cilaka tidak menyebabkan tenaga kerja lokal kehilangan kesempatan kerja. “Perlu ada peraturan yang mengikat dan pemerintah perlu memproteksi tenaga kerja lokal kita dengan menerapkan standar-standar tertentu. Misalnya, harus menguasai bahasa Indonesia dan benar-benar terampil di bidangnya,” imbuhnya.

Jika ada standar yang jelas, lanjut dia, maka tidak perlu ada kekhawatiran akan diskriminasi terhadap tenaga kerja dalam negeri. Ia berargumen, Sulawesi Tenggara yang memiliki tambang sebagai sektor unggulan dengan serapan tenaga kerja yang tinggi, akan merasakan dampak dari penerapan Omnibus Law. Apabila penerapannya tidak sesuai sebagaimana yang dijanjikan pemerintah, maka jumlah pengangguran di Sultra bisa saja meningkat. “Jadi, jangan seenaknya mereka keluar masuk. Harus ada aturan yang lebih spesifik,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemerintah daerah mendorong peningkatan sumber daya manusia. Kenaikan upah harus berbanding lurus dengan produktivitas. “Upah boleh tinggi, asalkan sebanding dengan produktivitas. Ini perlu menjadi catatan kita,” pungkasnya.

Diketahui, setidaknya ada tujuh materi krusial yang ada dalam klaster ketenagakerjaan. Pertama, upah minimum yang disebutkan tidak akan turun besarannya. Penghitungan upah minimum juga menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah dalam menghitung kenaikan upah. Kedua, pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketiga, berkaitan dengan waktu kerja. Keempat, terkait pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, pekerja kontrak akan mendapatkan hak dan perlindungan yang sama seperti pekerja tetap meliputi upah, jaminan sosial, perlindungan K3 dan kompensasi pengakhiran hubungan kerja.

Kelima, berkaitan dengan tenaga kerja alih daya (outsourcing). Ketujuh, terkait pemberian penghargaan lainnya di luar upah. Dalam RUU itu pemerintah mengatur agar tenaga kerja memberikan penghargaan kepada pekerja dengan besaran maksimal lima kali upah yang disesuaikan dengan masa kerja. (uli/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy