Pelajar dan Masyarakat di Konawe Diminta Awasi Pemilu – Kendari Pos
Politik

Pelajar dan Masyarakat di Konawe Diminta Awasi Pemilu

Ketua Bawaslu Konawe Sabdah (lima dari kanan), Kordiv HPP Indra Eka Putra (empat dari kanan), Kordiv Organisasi & SDM Rahmat (tiga dari kanan), Redpel Kendari Pos Hasrudin Laumara (enam dari kanan), penyidik Satreskrim Polres Konawe Brigadir Umar (kanan), foto bersama pelajar, pemantau dan masyarakat se-kecamatan Besulutu dalam kegiatan diseminasi pelanggaran dan pidana pemilu, Senin (24/2) di lapangan SMAN 1 Besulutu.

KENDARIPOS.CO.ID — Walaupun tak menggelar Pilkada serentak 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Konawe tetap rutin menyosialisasikan ihwal kepemiluan kepada ragam kalangan. Lembaga yang dipimpin Sabdah itu melakukan diseminasi pelanggaran dan pidana Pemilu kepada pemilih pemula, pemantau dan masyarakat se-Kecamatan Besulutu di lapangan SMAN 1 Besulutu.

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk dialog interaktif itu diampu tiga narasumber. Mereka adalah Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Konawe Indra Eka Putra, penyidik Satreskrim Polres Konawe Brigadir Umar dan Redaktur Pelaksana (Redpel) Kendari Pos, Hasrudin Laumara.

Hasruddin Laumara menyebut, pada dasarnya fungsi pers sedikit mirip dengan tugas Bawaslu, yakni sebagai fungsi kontrol atau pengawasan. Sesuai Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, lanjutnya, media mempunyai peran sebagai kontrol atas kebijakan kepala daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan lainnya.

Menurutnya, Bawaslu Konawe cukup konsisten bahkan terbilang garang dengan menangani delapan dugaan pelanggaran pilkada Konawe 2018 lalu. “Dalam menangani pelanggaran hukum kepemiluan, payung hukum Bawaslu itu ada di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Bawaslu menjadi panglima dalam menindak dugaan pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu,” ujar Hasrudin.

Sementara itu, Kordiv HPP Bawaslu Konawe Indra Eka Putra menggariskan pemilu merupakan persoalan ketaatan saja. Jika aturan dilanggar, katanya, sulit menciptakan pemilu yang aman dan adil. Semua pihak harus sama-sama mendukung dan mengawasi jalannya pemilu.

Ia menambahkan, saat pilkada Konawe tahun 2018 lalu, beberapa pejabat publik dilaporkan warga dengan berbagai dugaan pelanggaran. Misalnya, menyangkut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). “Beberapa kepala desa, Camat hingga Kepala Dinas kita sudah pernah periksa. Tapi Bawaslu harus mengacu pada asas praduga tidak bersalah,” jelasnya.

Ketua Bawaslu Konawe Sabdah mengatakan, diseminasi pelanggaran pidana pemilu kepada masyarakat, sangat penting dilakukan agar warga bisa mengetahui apa-apa saja itu potensi pelanggaran yang jasa terjadi saat pemilu. Misalnya, yang kerap terjadi berulang yakni dugaan money politik dan netralitas ASN.

“Makanya, Bawaslu Konawe terus melakukan sosialisasi partisipatif. Kami sadar digaji dari uang rakyat untuk menjalankan tugas mengawasi jalannya tahapan pilkada. Apalagi, kita sudah diamanahkan oleh masyarakat lewat undang-undang tentang Pemilu,” beber Kordiv Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Konawe itu. (adi/b).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy