Pakar : Pemerintahan Tidak Efektif Jika Sekprov Sultra Tanpa Pejabat Definitif – Kendari Pos
Metro Kendari

Pakar : Pemerintahan Tidak Efektif Jika Sekprov Sultra Tanpa Pejabat Definitif

Ilustrasi Sekprov

KENDARIPOS.CO.ID — Setahun lebih, kursi sekretaris provinsi (Sekprov) Sultra tanpa penghuni definitif. Sekprov Sultra hingga kini masih nakhodai ASN berstatus pejabat (Pj). Pemprov Sultra masih “terjebak” dengan dua pilihan dalam pencarian sekprof definitif, antara mengakomodir hasil seleksi Sekprov atau melakukan seleksi ulang alias kocok ulang.

Pakar pemerintahan Sultra, Dr.Muhammad Amir berpendapat seharusnya Gubernur Sultra, Ali Mazi segera mengambil sikap menentukan pejabat Sekprov definitif (Sekda Definitif). “Jika sebuah pemerintahan atau misalnya sekprov dijabat seorang penjabat (Pj) sudah pasti tidak akan efektif roda suatu pemerintahan. Masa jabatan penjabat (Pj), penjabat sementara (Pjs), dan pelaksana tugas (Plt) itu terbatas. Hanya per tiga bulan. Lalu diperpanjang lagi tiga bulan. Setelah enam bulan, diganti lagi. Ini yang membuat pemerintahan tidak efektif,” tuturnya akademisi Universitas Halu Oleo (UHO) itu saat dihubungi Kendari Pos, Rabu (5/2).

Idealnya, kata Amir, sebuah pemerintahan dipimpin oleh profesional, definitif dan bukan seorang pelaksana. Gubernur harus segera melakukan tindakan nyata. Apalagi dalam organisasi pemerintahan ada unit bernama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Kewenangan pelaksana tugas itu terbatas, baik dari segi kebijakan maupun pengambil tindakan dalam rangka penggunaan anggaran misalnya, itu semua terbatas. Saya kira sudah ada asesmen untuk penetapan seorang sekprov. Jadi tidak perlu ada lagi Penjabat,” kata Amir.

Terpisah, pakar komunikasi politik Sultra, Dr.Muh. Najib Husain berpendapat seharusnya di tataran pemerintahan Sultra sudah ada sekprov definitif. Mengingat waktu dan proses yang begitu lama untuk mengisi posisi itu. “Saat ini hanya diisi penjabat. Situasi itu sangat menganggu kerja seorang sekprov karena sudah pasti seorang penjabat hanya bisa melaksanakan rutinitas biasa. Kebijakan-kebijakan yang sangat strategis tidak bisa dilakukan. Roda pemerintahan pun bisa pincang,” kata Najib

Menurutnya, sebenarnya Gubernur Sultra bisa memilih.
Pilihanya adalah memroses seleksi yang tiga calon sekda yang sebelumnya telah dilaksanakan. “Pilihan lain, kalau memang mau, penjabat sekprov saja yang didefinitifkan. Karena semua proses sudah dijalani, seleksi sekprov sudah, penambahan masa jabatan beberapa Pj.Sekprov sebelumnya juga sudah dilakukan. Lalu apalagi yang harus dilakukan,” tutur akademisi Fisip UHO itu.

Meskipun demikian, lanjut Najib, Gubernur tidak serta merta langsung menentukan mengingat ada keputusan yasng lebih tinggi. Tapi itu penting dilakukan supaya ada kejelasan. “Harus ada kemauan dan keberanian dari gubernur untuk menentukan dan mengusulkan sekda,” tandas Najib.

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy