Pakar Hukum: Kocok Ulang Calon Sekprov Sultra Berpotensi Melanggar Hukum – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Pakar Hukum: Kocok Ulang Calon Sekprov Sultra Berpotensi Melanggar Hukum

KENDARIPOS.CO.ID — Gubernur Sultra, Ali Mazi berencana lakukan kocong ulang calon Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra. Kebijakan ini kalau jadi, lumrah. Sebab, keputusan ada di tangannya. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah tak mau ikut campur. Versi mereka, setelah panitia seleksi (pansel) memutuskan tiga nama calon Sekprov, tugasnya selesai. Bolanya (keputusannya) kembali ke gubernur. Mau diapakan tiga nama tersebut.

Kalau akhirnya, gubernur memutuskan kembali lakukan kocok ulang calon Sekprov. Itu sah-sah saja. Namun, gubernur diingatkan untuk hati-hati dan mempertimbangkan secara matang sebelum memutuskan “merekrut” ulang calon “jenderal” PNS. Sebab, jangan sampai blunder (salah ambil kebijakan) dan bermasalah hukum. Soalnya, masih ada anggaran Rp 500 juta yang digunakan untuk seleksi calon Sekprov harus dipertanggungjawabkan. Sampai saat ini belum ada kejelasan soal itu.

Pakar Hukum Universitas Halu Oleo (UHO), Dr. Kamaruddim Djafar menyarankan, Gubernur Sultra ataupun pejabat terkait sebaiknya tidak melakukan seleksi ulang Sekprov Sultra, jika seleksi sebelumnya sudah memenuhi syarat.

“Kalau seleksi awal tidak ada masalah, sebaiknya dilanjutkan saja. Soalnya seleksi Sekprov sebelumnya menelan anggaran tidak sedikit. Kecuali kalau tidak memenuhi syarat atau bermasalah, baru boleh dilakukan seleksi ulang. Tapi kan faktanya sejauh ini, baik-baik saja,” ungkap Kamaruddin Djafar, kemarin.

Menurut Kamaruddin, jika tetap melakukan seleksi ulang, padahal hasil seleksi sebelumnya masih memenuhi syarat, itu berpotensi melanggar hukum. “Itu bisa melanggar hukum. Berarti ada pelanggaran administrasi,” ingatnya tanpa merinci lebih jauh pelanggaran hukumnya. Kalau gubernur tetap lakukan kocok ulang, bisa saja hasilnya tak diakui. Justru sebaliknya, seleksi sebelumnya yang dinyatakan sah, jika syarat dan prosedurnya terpenuhi.

“Apalagi saat ini tidak ada alasan jelas dari pemerintah perihal kocok ulang Sekprov. Mereka tidak menjelaskan, atas dasar apa sehingga seleksi ulang layak dilaksanakan,” jelasnya. Lebih jauh dia menjelaskan, akan lebih baik kalau melanjutkan hasil seleksi sebelumnya. “Kita bicara dalam aspek hukum dan administrasi. Harusnya kalau prosedurnya jelas dan benar, tidak usah ada seleksi ulang lagi. Tapi kalau tinjauannya politis, lain lagi persoalan,” terangnya.

Pakar Komunikasi Politik UHO, Dr. Najib Husain berpendapat, seharusnya Gubernur Sultra berhati-hati dalam mengumbar janji politik. Apalagi sampai berhubungan dengan etnis. “Sebaiknya penentuan Sekrpov itu harus berdasarkan profesionalitas. Saat ini daerah butuh sekprov kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan pemerintahan,” kata Najib.

Untuk diketahui, Ali Mazi sebelum menjabat sebagai Gubernur Sultra pernah menjanjikan jabatan Sekprov Sultra akan menjadi jatah putra terbaik Muna. Itu menjadi jualan politik saat berkampanye. Dan manjur. Dia menang besar di Muna.

DPRD Wacanakan Hak Interpelasi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra tetap kokoh dengan keinginannya melakukan kocok ulang calon Sekprov Sultra. Kehadiran pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menuntaskan persoalan itu (Sekprov definitif), hingga kini belum terlihat progresnya.
Melihat situasi ini, DPRD sebagai lembaga pengawasan pemerintah sekaligus mitra seperti sudah kewalahan. Beberapa komentar menohok soal Sekprov Sultra dan rekomendasinya seperti diacuhkan Pemprov Sultra. Namun, DPRD pun berniat untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak Pemprov Sultra, khususnya Pj Sekprov Sultra. Hal itu dimaksudkan guna mengetahui progres pengisian posisi Sekprov denitif.

“Kita ingin tahu sejauh mana kinerja Pj untuk melancarkan pengisian kursi Sekprov Sultra defenitif. Pasalnya, Pj saat ini merupakan pejabat dari Kemendagri. Besar harapan kita, persoalan Sekprov Sultra bisa selesai, dimana saat ditangani Pemprov Sultra tidak bisa selesai,” ungkap Gunaryo, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sultra saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku telah menggelar rapat internal Komisi I untuk mengundang Pj Sekprov Sultra. Ini guna membahas khusus persoalan Sekprov Sultra. “Sudah kami rapatkan. Semua setuju untuk memanggil Pj Sekprov Sultra. Kita tinggal menunggu persetujuan dari pimpinan DPRD,” terangnya.

Gunaryo menambahkan, DPRD sudah bosan berkomentar terkait persoalan Sekprov Sultra. “Beberapa komentar keras sudah disampaikan teman-teman (anggota DPRD). Termasuk pimpinan DPRD juga sudah bernada keras dan tegas mengkritisi soal kejelasan seleksi Sekprov Sultra. Namun, hingga kini respon dari pemerintah seperti tidak ada. Seolah tidak ada masalah. Padahal, jalannya pemerintah pincang tanpa ada Sekprov definitif,” tegasnya.

Disinggung soal hak interpelasi yang akan digunakan DPRD, Gunaryo belum bersikap. “Saat ini, kami masih ingin berdialog. Kami ingin lakukan RDP dulu. Jika, nanti tidak ada solusi, mungkin bisa kita gunakan hak interplasi tersebut. Tapi itu kan prosesnya belum. Masih ada upaya-upaya lain,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi menegaskan akan tetap melakukan kocok ulang calon Sekprov. Surat usulannya telah dilayangkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kini, Pemprov tinggal menunggu izin dan persetujuan Mendagri. “Kita tunggu izin untuk seleksi ulang. Tidak semua hasil seleksi kita langsung terima. Kalau ada sesuatu dan kendala-kendala, itu diluar kendali kita,” ujar Ali Mazi.

Menyangkut anggaran seleksi yang terlanjur digunakan, ia mengaku semua bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, semua sudah tersalurkan dan telah rampung dilakukan. Tetapi sebelum pengiriman satu nama, merebak isu miring terkait kandidat Sekprov (ada dugaan permainan). Itulah yang menjadi alasan, dirinya mengajukan seleksi ulang. Hanya saja, ia enggan menjelaskan secara detail.

“Kan sempat ada isu bayaran itu. Saya tidak tahu, kan kalian (Wartawan) yang tulis. Katanya biaya seleksi mahal. Ya, jadi mau tidak mau harus kocok ulang,” katanya tanpa menjelaskan lebih jauh. Untuk mengisi kekosongan jabatan Sekprov, ia menegaskan akan tetap menggunakan Penjabat (Pj) hingga proses seleksi ulang dilaksanakan. Dirinya pun telah memperpanjang masa jabatan Pj Sekprov Sultra, La Ode Ahmad Pidana Balombo, hingga tiga bulan ke depan. “Sudah berakhir. Tapi saya perpanjang masa jabatan Pj Sekprov. Kan tidak ada masalah, pokoknya kita tunggu izin dari Mengadri saja untuk seleksi ulangnya,” tutupnya.

Perlu diketahui pula, dalam seleksi Sekprov sebelumnya, ada tiga nama dinyatakan lolos. Mereka adalah Dr. Hj. Nur Endang Abbas, Dr. Rony Yacob Kepala Biro Layanan Pengadaan Pemprov Sultra dan Dr. H. Syafruddin Sekretaris KPU Sultra.

Pengumuman tersebut berdasarkan keputusan ketua panitia seleksi jabatan tahapan dalam pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekprov Sultra, Didik Suprayitno Nomor 17/JPT.M/II/2019 tertanggal 18 Februari 2019 tentang penetapan hasil seleksi Sekprov Sultra. (b/rah/ags/yog)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy