Omnibus Law Pemilu Kita, Oleh : Indra Eka Putra – Kendari Pos
Opini

Omnibus Law Pemilu Kita, Oleh : Indra Eka Putra

Indra Eka Putra

KENDARIPOS.CO.ID — Tahun 1840 Amerika Serikat telah menerapkan omnibus law dalam pelbagai bidang mereka, sebut saja tentang perpajakan, investasi, ekonomi, dll. Sementara omnibus law itu sendiri adalah konsep penyatuan (unifikasi) atau singkronisasi seluruh regulasi yang berkaitan dengan suatu hal yang dituangkan dalam 1 (satu) regulasi. Sederhananya kasus perpajakan misalnya yang beberapa hal diatur dalam UU lain misalnya : UU tentang pejabat Negara, UU advokat, UU perbankan, UU investasi, dll ditarik dalam satu UU atau dengan kata lain dapat dibaca dalam satu UU saja itulah omnibus law.
Istilah omnibus law ini awalnya adalah penamaan terhadap kegiatan Bus di francis yang bertugas untuk mengangkut penumpang yang berada atau berasal dari terminal-terminal bus yang berbeda untuk diantarkan pada satu tujuan yang sama menggunakan 1 (satu) bus tersebut, itulah Omnibus Law.

Prosedur penanganan pelanggaran hukum lainnya

Dalam UU Pemilihan Kepala Daerah sampai pada perubahan kedua yaitu UU Nomor 10 tahun 2010 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota. Pengaturan tentang prosedur penanganan pelanggaran hokum lainnya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 30(e) UU Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan bahwa “…Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang”, lebih lanjut dalam perbawaslu 14 tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Ketentuan tentang jenis pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah terdapat dalam pasal 26 ayat (1) perbawaslu a quo yang menyatakan bahwa; “Hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran pemilihan dituangkan dalam formulir model A.8 dikategorikan sebagai (a) pelanggaran pemilihan; (b) bukan Pelanggaran Pemilihan; atau (c) sengketa pemilihan. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa ; “pelanggaran yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi : (a) Pelanggaran Kode Etik; (b) Pelanggaran Administrasi Pemilihan; dan/atau (c) Tindak Pidana Pemilihan.Sementara hal lain yang tidak termasuk dalam 3 (tiga) hal tersebut diatur dalam pasal yang berbeda yaitu pasal 31 perbawaslu a quo yaitu tentang “pelanggaran peraturan perUUan lainnya”.
Sementara, ditempat lain masih dalam strata yang sama soal materi pelanggaran Hukum lainnya ini diatur juga dalam perbawaslu Nomor 6 tahun 2018 tentang Netralitas ASN, TNI dan POLRI. Mengapa diatur khusus? Karena memang 3 (tiga) institusi ini mempunyai UU Khusus dan bukan (belum) menjadi kewenangan Bawaslu. Pun demikian dengan method penanganan pelanggaran Pemilihan Umum (PILPRES, dan PILCALEG) yang 2019 yang lalu.

Prosedur Penanganan Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan

Pada ketentuan Pemilihan Umum mengenai sengketa proses yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat dilihat dalam ketentuan pasal 103 huruf © UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang misalnya mengatur kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu Bawaslu Kab/Kota menyatakan bahwa : “Bawaslu Kab/Kota Berwenang; menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten kota;”.

Sementara dalam ketentuan pasal 470 dan 471 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu juga mengatur tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang tentu menggunakan hukum acara lain (Vide: UU 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dibandingkan Bawaslu yang hukum acara sengketanya diatur dalam Perbawaslu (Vide: Perbawaslu 18 tahun 2017, perbawaslu 18 Tahun 2018 tentang Tata cara penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum).
Dalam konteks yang sama di UU 10 Tahun 2016 pada pasal 54 ayat (1) juga menyatakan bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara pemilihan ke pengadilan tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administrative di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

Tentu catatannya adalah untuk 1 (satu) proses keberatan (misalnya sengketa) pemohonharus menempuh 2 (dua) kali proses, yaitu proses sengketa Pemilu/pemilihan di Bawaslu serta Pengadilan Tata Usaha Negara. Meskipun dibeberapa kasus pemohon cukup puas dengan hasil (putusan) sengketa yang dihasilkan oleh Bawaslu. Pointnya adalah seandainya membaca sengketa proses pemilu itu dalam 1 (satu) buku atau UU dengan satu mekanisme hukum acara, maka tentu pemilu tidak serumit bayangan banyak orang hari ini.
Dan secara teori ini sejalan dengan theory jhering yang juga berfaham begriffsjurisprudenz dengan hukum sebagai Fusi kepentinganatau “balancing of interest”. Artinnya jika kepentingn para pihak condong kepada unifikasi dan simplifikasi (penyatuan dan penyederhanaan) mengapa kita mesti membuat rumit. Kita (penyelenggara maupun pembuat Undanng-undang) tentu tak ingin dibilang menganut logika birokrasi “kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah” apalagi jalan OMNIBUS LAW telah dan sedang menjadi “senjata” untuk penyederhanaan itu.

Hukum Acara Tindak Pidana Pemilihan/Pemilu
Baik dalam ketentuan UU Pemilihan (UU Nomor 10 Tahun 2016) pasal 145 sampai pasal 152 dimana 8 (delapan) pasal yang mengatur tentang Tindak Pidana Pemilihan pada sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang diteruskan dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu sebagai perubahan dar Perbawaslu 14 Tahun 2016 dan 2 Tahun 2015 juga tetap ingin menegaskan bahwa membaca ketentuan Hukum Tindak pidana pemilu wabil khusus tentang hukum acaranya maka tidak cukup pembaca hanya memegang perbawaslu sebagai turunan dari UU Pemilihan Nomor 10 tahun 2016 tetapi juga memegang KUHAP sebagai pijakan manakala proses dugaan tindak pidana Pemilihan tersebut telah memasuki tahap Penyidikan, penuntutan dan pengujian dipengadilan.

Pun demikian halnya dengan pengaturan dugaan tindak pidana Pemilihan Umumdalam UU Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 12 (duabelas) pasal yang mengatur tentang tindak pidana pemilu dan tata cara menanganinya yang diturunkan dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang sentra gakkumdu juga menegaskan hal yang sama. Artinya relatif tidak ada yang baru dalam pengaturan hukum acara penanganan dugaan tindak pidana pemilu dan pemilihan. UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan turunannya (perbawaslu) seperti ingin menjelaskan bahwa jika memasuki wilayah sentra gakkumdu, pasca penerusan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum maka anda tetap harus kembali seperti hukum acara pidana (biasa) yaitu menggunakan KUHAP sebagai alat ukur proses penanganannya.

Olehnya itu bukan soal jika proses dugaan pelanggaran pidana pemilu/pemilihan itu tetap menggunakan KUHAP atau perma, atau perkap atau juga perbawaslu tetapi menurut penulis para pencari keadian dibuat “RIBET” membuka pelbagai regulasi yang ujungnya juga sama. Pertanyaannya jika bias dibuat dalam satu buku tentang hukum acara penanganan pelanggaran pidana pemilu atau pemilihan, mengapa tidak dibuat saja? Bukankah pemerintah sedang mengajukan methodology “OMNIBUS LAW” terhadap beberapa hal misalnya (pajak, Investasi dan Ketenagakerjaan). Bahkan RUU OMNIBUS LAW di 3 (tiga) sector tersebut dengan menggabungkan 79 UU terkait untuk proses simplifikasi atau unifikasi pasal-pasal terkait sedang dilakukan. Dan rancangannya, sebanyak 552 pasal tentang “Rancangan Penciptaan Lapangan Kerja” telah selesai tinggal didorong kepada public dan Legislatif untuk dibahas dan diuji. Lalu mengapa tidak dengan RUU OMNIBUS LAW PEMILU kita?

Kesimpulan

Manusia pada umumnya atau Bangsa Indonesia khususnya, mempunyai karakter yang senang dengan hal-hal yang simple, efisien, renyah dan garing. Jika ini ditarik dalam konteks kehidupan dan kehidupan hukum bangsa ini, terlalu banyak sebenarnya regulasi yang telah dibuat. Yang jika direnungi lebih dalam sebenarnya ujung dan muaranya sama, yaitu kepatuhan dan kesejahteraan. Dengan berbagai regulasi yang ada, faktanya bangsa ini semakin njlimet (bertele-tele).

Sebut saja dalam hal yang paling urgen yaitu ekonomi, atau jika dipersempit lagi menjadi Investasi. Bangsa lain atau Negara-negara lain melihat segala sesuatu dinegeri ini bertele-tele. Bahkan untuk mendirikan warung bakso saja kita bisa berurusan sampai seminggu, itu karena harus mengurus ijin ini dan itu (SIUP, SITU, DLL) belum lagi panjangnya daftar tanda-tangan birokrasi. Saat itulah PRESIDEN Joko widodo menyatakan menggunakan methode OMNIBUS LAW untuk memangkas ke-ribet-an dan bertele-telenya tersebut.

Dalam PEMILU dan PEMILIHAN pun mestinya dimaknai sama. Bahwa fitrah manusia itu ingin kecepatan dan ke-ringkas-an sebagai bentuk keniscayaan hidup dan kehidupan modernbegitu kata Talcott parson lewat “The Structure Of Social Actionnya”, menurut penulis menolaknya (keringkasan, kecepatan, unifikasi atau simplifikasi) sama dengan menolak fitrah kehidupan modern dan post modern itu sendiri apalagi diera 4.0, era digitalisasi dan robotik yang meniscayakan kita untuk bergerak cepat dan simple. Membaca pemilu atau pemilihan kita dan hukum acaranya misalnya cukup dengan memegang satu buku bernama “OMNIBUS LAW PEMILU” kita. Wallahu A’lam.

*Penulis adalah Kordiv Hukum penindakan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Konawe

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy