Omnibus Law di Mata Pekerja, Oleh: Achmad Nur Cholis – Kendari Pos
Opini

Omnibus Law di Mata Pekerja, Oleh: Achmad Nur Cholis

Achmad Nur Cholis

KENDARIPOS.CO.ID — Beberapa pekan terakhir ini, sepertinya pemerintahan Jokowi tengah menggagas terobosan yang dapat mendongkrak sistem industrialisasi. Sekaligus ekspansi dalam bidang perekonomian atau yang sering disebut sebagai sistem investasi. Pandangan ini keluar dari sudut pandang pemerintahan. Kini pemerintah tengah merancang regulasi baru yang disebut sebagai RUU-Omnibus Law. Dalam beberapa pekan ini, RUU Omnibus Law menuai pro dan kontra di kalangan akademis, praktisi, hingga beberapa organisasi pekerja/buruh. Secara historis, Omnibus Law tidak mendapatkan tanggapan serius dengan rasionalisasi minim. Bahkan tidak adanya payung hukum untuk itu. Dalam hal ini, UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta UU No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atau UU sebelumnya. Kini Omnibus Law hadir dan kembali dipopulerkan dalam rezim kali ini, dengan orientasi menjawab permasalahan Overlapping Regulasi. Namun perlu dimaknai bahwa Omnibus Law hadir bukan menduduki ataupun menyetarakan UU sebelumnya pada UU 12 2011 maupun UU 15 2019.

Selain itu juga, Omnibus Law mencakupi sebelas karakter dengan berorientasi terhadap Cipta Lapangan Kerja atau disingkat sebagai CILAKA. Secara Orientasi, Omnibus Law disiapkan guna adanya kekuatan ekonomi sekaligus memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing di aspek ekonomi Indonesia khususnya menyiapkan perlambatan dan ketidak pastian Ekonomi Global. Sebelas karakter tersebut mecakupi Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.

Omnibus Law di Mata Pekerja

Polemik di ruang lingkup pekerja/buruh memang tidak kunjung terselesaikan dalam artian polemik ini sangat riskan terjadi dari masalah Pengupahan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau JAMSOSTEK, Kebutuhan Hidup Layak, hingga permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja. Sedangkan dalam hal Omnibus Law juga menyangkut polemik diranah ketenagakerjaan sekalipun Draf resminya belum dirilis.
Ada enam isu yang diangkat oleh pihak pekerja/buruh beserta turunan isu yang sekiranya dianggap tidak menguntungkan bahkan tidak menjawab permasalahan pekerja yang menyangkut KHL. Enam Poin tersebut mencakup Penghapusan Upah Minimum Kejra (UMK), Pemberian Uang Pesangon atau unang kompensasi terhadap pekerja, Penghapusan Pidana bagi pelanggan pidana bagi perusahaan yang melanggar hukm, Jam kerja yang tidak berpihak dan dianggap eksploitatif, dan pengurangan Hak Libur bagi pekerja perempuan seperti cuti, sebelum dan sesudah melahirkan, Cuti haid dan lainnya.

Keenam isu ini dianggap tidak memberikan keberpihakan dan tidak menjawab persoalan ditengah kehidupan pekerja/buruh. Memang sebelumnya pada tahun 2015 pemerintahan Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah No 78 tentang pengupahan yang secara garis besaranya pemberian Upah Minimum Kerja diruang lingkup Kota maupun Kabupaten. Namun kini hadirnya Omnibus Law justru malah mengamandemen PP tersebut sebagai pengganti. Memang secara kedudukan hirarkis, Omnibus Law tidak menduduki kedudukan UU, namun kedudukannya sebatas pengganti dengan prosedural dan proses yang sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan seperti UU 12 tahun 2011 dan UU 15 tahun 2019.
Dari sudut pandang pekerja, asumsi yang ada bahwasanya pengapusan jam UMK sebagai bentuk eksploitatif.

Asumsi ini berangkat dari pemberian Upah kerja dalam hitungan jam kerjanya. Bila memang dihapus maka pekerja/buruh yang tidak bekerja sesuai standar 40 jam kerja dalam 1 Bulannya maka tidak akan mendapatkan upah diatas upah nominal kerja. Selain itu juga, tidak adanya batasan 8 jam kerja dalam hitungan harian. Pekerja/buruh bisa bekerja melebihi 8 jam kerja tersebut hingga 10 jam kerja dalam sehari dengan patokan 40 jam kerja dalam satu bulan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan acuan baku yang ada di UU no 13 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur batas maksimal kerja 8 jam kerja selama 5 hari dan 7 jam kerja selama 6 hari kerja.

Di poin kedua mengenai penghapusan tindak pidana bagi perusahaan yang melanggar hukum akan memperenggang proses sistem prusahaan yang menggunakan sistem Tenaga Alih Daya yang mana ini kerap disebut sebagai tindakan Outsourching. Hal ini menjadi hal yang sudah dianggaplumrah dalam dunia ketenagakerjaan. Terdapat banyak pelanggaran yang kerap dilakukan pihak pihak terkait yang mempekerjakan buruh melebihi sistem yang ditetapkan UU 13 2003. Pada pasal tersebut menjelaskan tentang batasan waktu pekerja/buruh untuk dikontrak maksimal 3 tahun dangan syarat dan klasifikasi tertentu seperti tidak berhubungan langsung dengan Alat Produksi. Bila melebihi batas tersebut perusahaan berhak menaikan statusnya sebagai Pekerja Tetap sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama atau PKB.

Namu secara faktual hal tersebut tidak berjalan secara ideal. Terdapat banyak pelanggaran yang melebihi batas dan aturan UU 13 tahun 2003 tersebut. dengan demikian asumsinya adalah dengan adanya bentuk penghapusan tindakan pidana di RUU Omnibus Law melegitimasikan bentuk tindakan pelanggaran yang terjadi setiap tahunnya secara terus menerus. Ini yang menjadi poin bentuk penolakan terhadap RUU Omnibus Law sekalipun Draf tersebut belum dirilis. Selanjutnya pada penghapusan Cuti Kerja Bagi pekerja/buruh Perempuan seperti cuti sebelum dan sesudah melahirkan, dan Cuti Haid. Dalam telaah tersebut, yang berkenaan dengan proses melahirkan dan haid adalah sesuatu kebutuhan primer seorang perempuan. Hak domestic yang tidak dimiliki bagi seorang laki-laki. Namun dengan adanya penghapusan cuti tersebut selain berimplikasi pada Upah Minimumnya itu juga berdampak pada JAMSOSTEK bila terjadinya kecelakaan kerja apalagi bagi Ibu hamil. Kebijakan tersebut mengusung penghapusan cuti sepertinya dianggap tidak manusiawi yang dikarenakan merampas hak domestic seorang perempuan.

Dengan ini rasionalisasi penolakan Omnibus Law sangat persuasive sekali dikalangan pekerja/buruh. Bukan hanya pada tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten. Saja dan tidak terkotakkan melainkan ini menjadi isu nasional yang berimplikasi pada setiap dan seluruh sektor industrialisasi yang ada di Indonesi tanpa terkecuali. Secara garis besar substansialnya adalah bahwa kesejahteraan pekerja/buruh juga menjadi tanggung jawab negara selaku fasilitator lapangan kerja. Selain itu juga peran pekerja/buruh juga tidak lepas dari sejarah hingga perkembangan pembangunan ekonomi negara. pekerja/buruh menjadi sektor pokok dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi negara. (*)

*Penulis : Pemerhati Sosial. Jurusan Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang asal Sulawesi Tenggara (Sultra)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy