Merdeka Belajar Episode 3, Oleh: Tatag P. Yuwono, SE, M.Sc – Kendari Pos
Opini

Merdeka Belajar Episode 3, Oleh: Tatag P. Yuwono, SE, M.Sc

Tatag P. Yuwono, SE, M.Sc

KENDARIPOS.CO.ID — “The Rise of Skywalker” merupakan judul episode IX dari saga film Star Wars, yang baru saja dirilis bulan Desember 2019. Star Wars merupakan film unik yang terdiri dari beberapa episode. Di mana film yang rilis pertama kali malah episode IV: A New Hope pada tahun 1977. Sementara, episode I: The Phantom Menace baru diproduksi pada tahun 1999. Konon, sang sutradara: George Lucas, memutuskan untuk membuat episode IV lebih dulu, karena saat itu, belum tersedia teknologi untuk menggambarkan kemegahan film tersebut. Keseluruhan episode film Star Wars menggambarkan sebuah galaksi yang sangat jauh pada masa sangat lampau, di mana terdapat pertentangan antara gambaran kebajikan (Jedi) dengan gambaran kejahatan (Sith).

“Merdeka Belajar” adalah kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), yang pada prinsipnya terdiri dari empat program utama dalam mengelola dunia pendidikan tanah air. Pertama, Ujian Nasional(UN) akan digantikan dalam bentuk Asesmen Kompetensi Minimum dan survei karakter. Asesmen ini menekankan pada kemampuan penalaran literasi dan numerik, didasarkan pada best practice tes PISA (Programme for International Student Assessment). Kedua, Ujian Sekolah Berstandar Nasional(USBN) akan diserahkan ke sekolah. Ketiga, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Terakhir, dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi diperluas. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini.

Lalu, apa hubungannya antara film Star Wars dengan program “Merdeka Belajar”? Mengutip pernyataan Mendikbud: Jadi kalau episode 1 mengenai asesmen Merdeka Belajar yaitu UN, USBN, Zonasi, dan RPP. Itu episode 1. Episode 2 adalah tema Kampus Merdeka. Itu mengenai buka prodi baru, akreditasi, SKS yang dimerdekakan di kampus dan PTN-BH. Itu episode 2. Jadi kita hari ini ada di episode 3. Episode 3 Topiknya adalah BOS,” kata Nadiem ketika memberi keterangan pers di Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (10/2). Nampaknya, mas Menteri Nadiem Anwar Makarim mau meniru pola episode pada saga film Star Warsdalam menerapkan kebijakan baru yang dikeluarkan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di daerah. BOS digunakan untuk mendukung pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan, yakni tercapainya pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Pemerintah Daerah. Penggunaan dana BOS dilakukan berdasarkan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Dana BOS dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah peserta didik, di setiap Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Selama ini, timbul beberapa permasalahan terkait proses penyaluran dan alokasi penggunaan dana BOS. Penyaluran dana BOS sering terlambat sampai ke sekolah, sekitar bulan Maret/April, sehingga Kepala Sekolah sering terpaksa menalangi biaya operasional sekolah pada awal tahun. Keterlambatan penyaluran dana BOS tersebut mengakibatkan gangguan pada proses pembelajaran siswa di sekolah. Tahun lalu, penggunaan dana BOS untuk honor guru dibatasi maksimal 15% untuk sekolah negeri dan 30% untuk sekolah swasta, sehingga Kepala Sekolah tidak mempunyai ruang cukup untuk meningkatkan penghasilan guru-guru honorer di sekolahnya. Akibatnya, banyak guru honorer yang mengabdi tanpa memperoleh penghasilan yang layak. Lebih lanjut, banyak Kepala Sekolah yang tidak mempunyai dana cukup untuk membiayai tenaga kependidikan, seperti operator, tata usaha, pustakawan, dan sebagainya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa perubahan kebijakan terkait dana BOS tahun anggaran 2020, yaitu pada mekanisme penyaluran, besaran harga satuan, penggunaan, dan pelaporannya. Tahun ini, dana BOS disalurkan secara langsung ke rekening sekolah yang berhak, dan penyaluran dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu di bulan Januari (sebesar 30%), April (sebesar 40%), dan September (sebesar 40%). Harga satuan per peserta didik juga mengalami peningkatan pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain itu, terdapat peningkatan fleksibilitas dan otonomi penggunaan dana BOS guna menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Terutama untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer. Pelaporan penggunaan dana BOS dilakukan secara daring ke laman Kemdikbud, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan BOS.

Penyaluran dana BOS Tahap ITahun Anggaran 2020 telah dilakukan pada bulan Februari ini secara serentak di seluruh Indonesia. Penerima dana BOS terdiri dari 136.579 sekolah pada 32 Provinsi, dengan total nilai penyaluran sebesar 9,8 triliun rupiah. Penyaluran dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berlokasi di ibukota Provinsi, dari rekening Kas Negara langsung ke rekening sekolah, sesuai dengan rekomendasi Kemdikbud. Seluruh data sekolah telah diverifikasi langsung oleh Kemdikbud dalam menentukan sekolah mana saja yang berhak menerima penyaluran dana BOS tahap I tahun ini.

Dana BOS di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah disalurkan oleh KPPN Kendari pada Jumat (14/2) 2020. Penyaluran dana BOS langsung ke rekening pada 3.370 sekolah yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Sultra, dengan total nilai penyaluran sebesar 170 miliar rupiah, dan total peserta didik sebanyak 517.466 orang. Para Kepala Sekolah di seantero Sultra hendaknya segera melihat saldo rekening sekolahnya, untuk mengetahui apakah dana BOS telah masuk ke rekeningnya. Jika dana BOS sudah tersedia, seyogyanya langsung dipergunakan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah dibuat sebelumnya. RKAS merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk satu tahun anggaran, baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.

Apabila ternyata dana BOS belum masuk rekening sekolah, maka dihimbau untuk segera menghubungi KPPN Kendari. Bisa jadi ada kesalahan dalam nama dan/atau nomor rekening sekolah yang menyebabkan dana BOS diretur oleh pihak Bank. Namun, kejadian tersebut bisa juga disebabkan karena sekolahnya belum termasuk yang direkomendasikan dalam penyaluran dana BOS Tahap I ini. Jika demikian, sebaiknya Kepala Sekolah segera menghubungi Kemdikbud untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Program “Merdeka Belajar” episode 3: Penyaluran dana BOS Tahun 2020 memang masih mempunyai beberapa celah yang berpotensi menimbulkan permasalahan. Misalnya, proses verifikasi data sekolah menjadi sangat krusial dalam menentukan alokasi dan ketepatan penyaluran dana BOS. Pun demikian dengan data nomor dan nama rekening sekolah, bila ada kesalahan satu huruf atau satu angka saja, maka akan berpotensi untuk diretur oleh Bank. Pengawasan dari pihak yang berwenang juga menjadi vital untuk mencegah penyalahgunaan dana BOS. (*)

*Penulis adalah Kepala Seksi Bank KPPN Kendari, Kanwil DJPb Provinsi Sultra, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy