Menagih Janji Politik Ali Mazi, Pakar : Sultra Butuh Sekprov Kreatif dan Inovatif – Kendari Pos
Politik

Menagih Janji Politik Ali Mazi, Pakar : Sultra Butuh Sekprov Kreatif dan Inovatif

Pengamat komunikasi politik Sultra, Dr. Muh. Najib Husain

KENDARIPOS.CO.ID — Ada kultur politik dan konsensus tak tertulis di jazirah di Sultra tentang komposisi pejabat pemerintahan antara kepulauan dan daratan. Jika kursi gubernur diisi figur dari daratan maka wakilnya harus representasi dari kepulauan, entah dari jazirah Buton maupun Muna. Begitu pula sebaliknya.

Lain halnya dengan posisi sekretaris provinsi (sekprov) yang memang adalah jabatan karir. Meski tak benar-benar bebas dari campur tangan politik dalam penentuan sekprov. Namun pada Pilgub lalu, Ali Mazi saat kampanye berjanji menempatkan putra daerah Muna pada pos Sekprov Sultra.

Ali Mazi berusaha menunaikan janji itu ketika terpilih menjadi Gubernur Sultra dengan saluran yang sesuai mekanisme. Yakni seleksi jabatan Sekprov. Dalam perjalanannya, mendiang Nurdin Pamone (mantan Sekda Muna), representasi dari kepulauan gugur dalam seleksi. Hingga kini, kursi Sekprov Sultra masih diemban pejabat berstatus penjabat (Pj). Publik menagih janji politik sang gubernur.

Pakar Komunikasi Politik Sultra, Dr.M.Najib Husain berpendapat sebaiknya Gubernur Sultra segera menentukan posisi Sekprov dalam kabinetnya. Mengingat posisi tersebut sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Sebenarnya pekerjaan Sekprov saat ini tidak terlalu banyak. Karena sudah ada Wakil Gubernur (Wagub) yang secara teknis membantu kerjanya. Apalagi wagub kita sekarang ini (Lukman Abunawas) adalah orang yang berpengalaman di birokrasi. Hanya memang ada beberapa kebijakan yang tidak bisa diteken oleh Penjabat (Pj) Sekprov dan hanya bisa dilakukan oleh Sekprov definitif,” ungkapnya, Jumat (14/2).

Menurut Najib, tiga opsi yang mesti dilakukan Gubernur Sultra, Ali Mazi. Pertama, Ali Mazi segera memroses atau menindaklanjuti hasil seleksi Sekprov yang lalu, meskipun itu harus melanggar janji politiknya. Kedua, jika tak ingin melanggar janji politiknya, Ali Mazi segera mendefinitifkan Pj.Sekprov saat ini yang dijabat oleh La Ode Ahmad Pidana, putra daerah dari Kabupaten Muna.

Ketiga, Gubernur Sultra Ali Mazi dapat menjaring calon sekprov melalui seleksi ulang untuk mendapatkan sekprov definitif meskipun membutuhkan biaya lagi. “Ini sangat merugikan, karena seleksi yang lalu saja menghabiskan anggaran yang tidak sedikit,” beber Najib.

Oleh karena itu, Najib menyarankan agar berhati-hati dalam berjanji politik. Apalagi sampai berhubungan dengan etnis. “Sebaiknya penentuan posisi Sekprov itu harus berdasarkan profesionalitas. Saat ini, daerah Sultra butuh sekprov yang kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan pemerintahan yang ada,” kata Najib.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sultra, Gunaryo mengatakan komisinya belum bisa memberi kesimpulan terkait alasan
hingga saat ini posisi definitif Sekprov Sultra belum bisa dilakukan. Gunaryo enggan berkomentar soal janji politik Ali Mazi untuk kursi Sekprov bagi putra kepulauan. “Soal itu saya belum bisa berspekulasi. Ini ranah birokrasi, bukan ranah politik. Prinsipnya kan aturan
dijalankan, seleksi sudah digelar dan terbuka. Persoalan siapa yang lulus, itu harus dihormati kerja-kerja tim panitia seleksi,” ungkapnya.

Gunaryo akan memastikan alasan pemerintah tak kunjung mengisi posisi Sekprov
definitif, sementara hasil seleksi Sekprov sudah ada. “Kita akan tanyakan kerja-kerja dan hasilnya terlebih dahulu. Biar bagaimanapun Sekprov diisi oleh Pj, pemerintahan tidak berjalan efektif. Kita tunggu
respons dari pemerintah,” ujar Gunaryo.

Sebelumnya, Pj Sekprov Sultra, La Ode Ahmad Pidana Balombo enggan berkomentar banyak terkait belum adanya sekprov definitif. Pemprov Sultra masih berkomunikasi dengan pemerintah pusat. “Sementara kita koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat. Insya Allah kita harapkan juga tidak terlalu lama lagi. Yang jelas dalam proses koordinasi,” ujarnya.

Soal opsi penunjukkan satu dari tiga nama hasil seleksi Sekprof Februari 2019, atau kocok ulang, Ahmad Pidana Balombo mengaku belum dapat memastikan. Lagi-lagi masih menunggu hasil koordinasi dan keputusan dari pemerintah pusat.

Untuk diketahui, lebih setahun jabatan Sekprov Sultra hanya diisi secara bergilir oleh pejabat yang berstatus Penjabat (Pj). Dari lingkup pemerintah provinsi (Pemprov) Sultra, tercatat sudah tiga pejabat eselon II yang mengisi posisi Pj Sekprov. Sebut saja Hj.Isma, Sarifuddin Safaa, dan La Ode Mustari yang masing-masing dilantik sebanyak dua kali. Terakhir, La Ode Ahmad Pidana Balombo,

Direktur Organisasi Masyarakat Direktorat Jenderal Politik dan Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditunjuk sebagai Phj.Sekprov Sultra. Dia dilantik Gubernur Sultra Ali Mazi, Jumat 29 November 2019. (yog/ags/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy