Media Sosial ASN Diawasi Negara – Kendari Pos
Nasional

Media Sosial ASN Diawasi Negara

LUKMAN ABUNAWAS
WAKIL GUBERNUR SULTRA

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah tak ingin Aparatur Sipil Negara (ASN) terpapar paham radikalisme. Upaya pencegahan terus dilakukan. Pemerintah mengawasi secara ketat pergerakan ASN, terutama untuk pejabat eselon I dan II. Negara hadir di sana sebagai upaya menjaga ASN dari potensi radikalisme. Media sosial (medsos) para ASN pun diawasi.

Untuk mencegah tumbuhnya benih-benih radikalisme di kalangan ASN, pada 2018 sudah diterbitkan Surat Edaran (SE) MenPAN-RB Nomor 137/2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi ASN. Namun hingga saat ini penerapan SE Menpan RB itu belum diterapkan di daerah.

Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas mengatakan pemerintah mengawasi ASN bermedia sosial bukan untuk membatasi, tapi menjaga ASN lebih berhati-hati dalam mengeluarkan tanggapan apalagi mengunggah hal yang bertentangan peraturan yang berlaku.

“Memang sudah ada arahan dari Kemendagri, Dirjen Polhukam, KemenpanRB dan KASN, agar ASN jangan asal komentar yang tidak memiliki dasar di medsos,”kata mantan Sekprov Sultra itu di ruang kerjanya, Kamis (20/2).

Mantan Bupati Konawe dua periode itu komentar yang dapat merugikan orang lain menjadi bumerang bagi ASN, sebab mereka bisa saja dikomplain dan diperkarakan. “Hati-hati bagi seorang ASN memberikan tanggapan apalagi mengunggah hal yang bertentangan peraturan. Apalagi tahun ini tujuh kabupaten di Sultra akan melakukan Pilkada,”ungkap Lukman Abunawas.

ASN yang terbukti abai dari surat edaran Menpan tersebut, Lukman Abunawas memastikan akan dikenakan sanksi, baik sanksi ringan seperti teguran dan penundaan kenaikan pangkat serta tunjangan hingga sanksi berat yakni penurunan pangkat setingkat dari pangkat semula.

“Tapi tentunya kita berikan pembinaan lebih dulu. Karena menyoroti pemerintah sah-sah saja, tapi kalau yang sampai berlebihan yang bertentangan dengan prinsip kebijakan maka sudah melanggar, lagipula masih ada cara lain yang lebih etis,”tutupnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, La Ode Mustari mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan pemberlakukan regulasi (surat edaran Menpan RB) itu di daerah secara resmi. diberitahukan ke daerah. “Saya juga tahu tentang itu dari berita yang beredar. Tetapi saya rasa itu bagus. Saya kira ini harus menjadi acuan yang wajib dipedomani oleh seluruh ASN Sultra. Apalagi kita memang berpegang pada dasar negara Pancasila, jadi jangan sampai keluar dari itu dan terpapar akan paham-paham radikal,”ujarnya, kemarin.

Lagi pula, kata Mustari, surat edaran itu sesuai hasil kesepakatan bersama beberapa menteri. “Kalau sudah terpapar oleh radikalisme apa yang harus kita perbuat. Jadi sebelum itu terjadi, maka kita antisipasi lebih awal,”jelasnya.

Mantan Penjabat (Pj) Sekprov Sultra itu menegaskan walaupun belum ada regulasi yang diturunkan ke daerah, tetapi arahnya sudah jelas yakni untuk mencegah tumbuhnya benih-benih radikalisme di kalangan ASN.

“Jejak digital ini sangat mudah diketahui, apalagi jika itu milik pejabat negara. Jadi jangan main-main dengan itu. Gunakanlah media sosial dengan baik, sebagai pemberi informasi terkait kinerja pemerintahan yang baik,”tutupnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sultra, Gunaryo mengatakan, keseriusan pemerintah pusat mencegah paham radikalisme di internal ASN sudah dilakukan dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan.

“Terkait penggunaan media sosial (Medsos) sebetulnya sudah ada dalam Undang-undang ITE. Tetapi karena ini menyangkut mencegah penyebaran paham radikal di internal ASN maka perlu di buat regulasi untuk itu. Sehingga para ASN lebih berhati-hati dan bijak bermedsos. Sebagai abdi negara, mereka harus memberi contoh yang baik,”ungkapnya.

Pembatasan ASN bermedsos sesungguhnya punya sisi positif. “Positifnya, ASN lebih berhati-hati dan tidak terjebak dalam penyebaran hal-hal yang kurang terpuji di medsos. Bbukan hanya Indonesia, dunia luar pasti tahu. Apalagi terkait postingan yang tidak mencerminkan sebagai seorang abdi negara, pelayan masyarakat,”terangnya.

Selain terkait pencegahan radikalisme, pengawasan ASN bermedsos dapat mengarahkan ASN lebih fokus bekerja, dan menghindari terjebak pada pusaran berita-berita hoaks. “Sehingga untuk menghindari itu, perlu adanya regulasi ini,”tutupnya.

Sebelumnya, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, saat ini seluruh pejabat eselon I dan eselon II semua sudah terdata dengan baik. “Jadi nanti terlihat ada atau tidaknya klik dengan kelompok-kelompok radikal terorisme menggunakan medsosnya. Bagaimana lingkungan keluarganya. Bagaimana aktivitas politiknya,” ujar Tjahjo.

Menteri Tjahjo mengatakan, pemerintah memiliki akses jejak digital terhadap para pejabat eselon I dan II. “Sebagai abdi negara, ASN sudah seharusnya santun menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk penyebarluasan informasi, baik antar individu, individu dan institusi, serta antar institusi, untuk membangun suasana dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan,” terangnya.

Dalam surat edaran yang telah diterbitkan, pemerintah dengan tegas menerapkan sanksi disiplin.“Proses hukum yang terkait kelompok radikal, ada yang diturunkan pangkatnya, tidak kami dukung terpilih sebagai pejabat eselon II dan I,” papar Tjahjo. (rah/b/jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy