Kualitas Pelayanan ASN dalam Menghadapi Era Society 5.0, Oleh: Reijeng Tabara, M.M – Kendari Pos
Opini

Kualitas Pelayanan ASN dalam Menghadapi Era Society 5.0, Oleh: Reijeng Tabara, M.M

Reijeng Tabara, M.M

KENDARIPOS.CO.ID — Kualitas Sumber Daya Manusia adalah masalah mendasar yang harus dihadapi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul. Sumber Daya Manusia Unggul adalah modal utama dalam mengisi dan menentukan keberhasilan pembangunan nasional di masa depan. Selaras dengan hal itu maka Profesionalisme aparatur sipil negara haruslah sejalan dengan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparat negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintah dan pembangunan.

Di Indonesia sebagai negara berkembang dimana peran aparatur sipil negara dari pelaksana tugas rutin pemerintahan kearah kemampuan dalam pelaksanaan tugas pembangunan, sehingga aparatur sipil negara diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama pembangunan, atau mengubah diri peranan aparatur sipil negara yang tadinya memerintah dengan perannya sebagai Agent of Change Pembangunan yang memiliki keunggulan kompetitif serta kemampuan Softskill yang baik.

Perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menjadi aparatur sipil negara yang unggul di semua sektor merupakan hal yang mutlak dan merupakan modal utama yang sangat strategis sehingga hal itu perlu diprioritaskan jika berkeinginan memicu peningkatan
produktifitas, inovasi, efisien dan efektifitas kerja. Sejalan dengan hal itu maka dimasa depan tugas aparatur sipil negara akan semakin kompleks serta akan semakin intensifnya berintekrasi antara sektor publik dan sektor bisnis dengan teknologi sebagai rekan pemerintah
untuk mengimplementasikan cita-cita pembangunan nasional sehingga membutuhkan sumber
daya manusia yang unggul di bidangnya.

Kualitas sumber daya manusia yang unggul seringkalanya ditekankan hanya pada peningkatan kapabilitas semata, sedangkan kualitas pelayanan kelihatannya belum menjadi perhatian yang serius. Padahal lazimnya aparatur sipil negara yang profesional bukan saja dituntut untuk menjadi kapasitas yang mempunyai keahlian (Hardskill), melainkan juga pelayanan terhadap orang, masyarakat serta memiliki dalam dirinya kecakapan serta tehnik tersendiri yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari (SoftSkill).

Tren Orentasi Pelayanan

Orentasi pelayanan merupakan sebagai kebijakan, prosedur dan tujuan manajemen publik dalam meningkatkan layanan bagi masyarakat dengan mempertahankan pada kualitas danbukan kuantitas dari layanan itu. Kualitas pelayanan disektor publik yang dilakukan aparatur sipil negara sejogyanya masih belum mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Semangat kerja aparatur sipil negara yang berorentasi pelayanan masyarakat harus menjadi obsesi tersendiri serta mengutamakan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan harus menjadi komitmen bersama. Pantas rasanya pemerintahan menjadi sentral sebagai stimulus utama yang menggairahkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, maka perlu ditumbuh kembangkan orentasi pelayanan yang baik sehingga dapat merangsang kegairahan itu. Artinya bahwa pola lama sikap pejabat yang tadinya raja, perlu diubah kearah pelayanan masyarakat pengguna jasa sebagai raja.

Kualitas pelayanan disektor publik adalah elemen yang sangat penting, alasan pertama yaitu karena pembangunan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedua, pengguna jasa sektor publik secara langsung maupun tidak langsung telah membayar imbalan atau jasa yang
diterima. Ketiga, aparatur sipil negara sebagai public service telah menerima imbalan atas tugas aparatur sipil negara memberikan jasa pelayanan. Keempat, tujuan pembangunan adalah peningkatan kualitas hidup dan satu sisi diantaranya adalah memperoleh pelayanan
yang berkualitas.

Konsep Pelayanan tidak Benar

Tujuan dari pelayanan publik adalah memberikan kepuasan pelayanan. Untuk mencapai hal itu, maka aparatur sipil negara harus menghindari pelayanan tidak benar misalnya, acuh tak acuh terhadap pembutuh jasa (Apathy), menolak berurusan (Brush off), bersikap dingin atau
bermuka masam (Coldness), sering memandang rendah (Considescension), bekerja mekanis (Robotism), ketat pada prosedur dan meletakkan peraturan diatas kepuasan pembutuh jasa (Role Book), sering pingpong tanggungjawab (Runaround). Menciptakan pelayanan yang berkualitas, sangatlah dibutuhkan aparatur sipil negara yang berkapabilitas dan berkomitmen tinggi. Dengan kata lain dua aspek haruslah seimbang antara
hardskill dan softskillnya. aparatur sipil negara yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkemauan atau memiliki kemauan tetapi tidak memiliki kemampuan, sudah tentu tidak akan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.

Pelayanan Aparatur Sipil Negara yang baik hendaknya dapat diciptakan kearah yang positif, dengan pemenuhan pemberian reward dan memperhatikan Iklim kerja, Motivasi dan gaya kepemimpinan. Tentunya hal tersebut tidaklah mudah dilakukan di era Society 5.0 karna
perlu pola tersendiri yang cukup untuk merealisasikannya. Tentu perubahan kearah yang lebih baik haruslah dilakukan, maka jika terjadi sebuah kesalahan tentu kualitas layanan tidak dapat dimaksimalkan.

Pemberian gaji pada aparatur sipil negara juga sudah saatnya untuk ditingkatkan, sebab pemberian gaji yang rendah cenderung mengakibatkan rendahnya produktifitas, motivasi, disiplin, dan etika kerja. Saat ini sistem perekonomian kita sudah semakin terbuka bahkan kehidupan politik semakin demoktratis, sungguh sepantasnya para aparatur sipil negarayalah memerlukan perhatian dan dukungan sektor publik yang lebih responsive, lebih professional serta memiliki tingkat netralitas yang lebih besar.

Kebijaksanaan Pemerintahan Jokowi Ma’ruf tentu membawa angin segar bagi seluruh aparatur sipil negara. Pola Kepemimpinan yang dijalankan bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara, Pemerintahan saat ini juga lebih memantapkan organisasi manajemen pembangunan dan meningkatkan Sumber daya manusia aparatur sipil negara yang ada dipusat maupun di daerah dengan pemanfaatan teknologi sebagai alat kontrol aparatur sipil negara, sehingga perlu lebih intens cakupannya untuk lebih mendukung demokratis serta keterbukaan ekonomi Indonesia.

Untuk menjembatani perubahan yang begitu cepat ini, tentunya sistem Pendidikan calon pejabat disegala sektor perlu ditinjau kembali dan lebih menyesuaikan tuntutan era keterbukaan ini. Sistem Pendidikan yang menghasilkan calon pejabat sesepuh yang berwawasan sempit, masih menganut sisa-sisa era penjajahan kolonial dulu semisal Korupsi dan sebagainya. Oleh karena itu kualitas layanan aparatur sipil negara dimasa lalu karena kompleksitas masalah nasional dan daerah dalam menghadapi era Society 5.0 sangatlah berbeda dan harus merumuskan dan melaksanakan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan yang terbuka dengan bantuan Informasi dan Teknologi.

Inovasi Pelayanan Aparatur Sipil negara

Pergeseran era revolusi industry 4.0 ke era Society 5.0 akan memberikan dampak pada perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya di seluruh daerah. Peranan teknologi informasi dan media sosial seperti diantaranya Twitter, Instagram dan Facebook juga tentu akan
memfasilitasi masyarakat dalam menjadi penyambung suara yang menuntut pelayanan berkualitas oleh aparatur sipil negara. Sudah sepantasnyalah aparatur sipil negara harus selalu open mind dan terus melakukan terobosan inovasi dalam menyederhanakan proses kerja yang selama ini dilakukan.

Inovasi pelayanan merupakan langkah maju yang dapat dilakukan oleh instansi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, tentu ada novelty didalamnya. Inovasi pelayanan publik sudah harus dilakukan oleh setiap organisasi di Pemerintahan daerah, sebab sangat diharapkan akan terus berkembang dan bisa menjadi gerbong penggerak dalam percepatan kualitas pelayanan publik oleh aparatur sipil negara. Era society 5.0, pemerintah daerah haruslah melanjutkan penerapan kebijakan “one Agency, one Innovation” yang selama ini digaungkan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Inovasi Pelayanan Publik harus menjadi Role Model yang memberikan hasil baik terhadap masyarakat, ada outcome didalamnya sehingga akan menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan aparatur sipil negara di daerah. (*)

Penulis Adalah Dosen Program Studi Manajemen Universitas Nani Bili Nusantara Sorong

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy