KPK Hentikan 36 Kasus : Mulai Dugaan Korupsi BUMN Hingga DPR – Kendari Pos
Nasional

KPK Hentikan 36 Kasus : Mulai Dugaan Korupsi BUMN Hingga DPR

Firli Bahuri

KENDARIPOS.CO.ID — Belum tiga bulan menjabat sebagai pimpinan KPK, Firli Bahuri Cs menghentikan 36 perkara dalam tahap penyelidikan. Penghentian perkara pada tahap penyelidikan itu disebut tidak cukup bukti untuk menaikkan ke tahap penyidikan.

Koordinator Public Interest Lawyer Network (Pilnet) Indonesia, Erwin Natosmal Oemar menilai, hal ini merupakan pukulan berat bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, KPK harus menjelaskan secara transparan apa alasan menghentikan 36 perkara dalam tahap penyelidikan.

“Sepanjang KPK tidak bisa menjelaskan secara transparan apa alasan tidak menindaklanjuti 36 kasus ini, hal ini merupakan pukulan berat bagi pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Erwin kepada JawaPos.com, Kamis (20/2).

Erwin menegaskan, jika alasan penghentian penyelidikan karena tumpukan perkara, hal ini dipandang bukan alasan yang tepat dan dapat diterima akal sehat.

Seharusnya, lanjut Erwin, KPK bisa memaksimalkan fungsi koordinasi dan supervisi ke penegak hukum lain. Sehingga tidak serta-merta 36 perkara dihentikan pada tahap penyelidikan. “Yang jelas, penghentian ini perlu dijelaskan secara transparan ke publik standar dan ukurannya,” tegasnya.

Sementara itu, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, seharusnya lembaga antirasuah dapat lebih selektif jika menghentikan perkara dalam tahap penyelidikan. Hal ini pun berdampak buruk pada kinerja KPK dibawah komando Firli Bahuri.
“Preseden ini akan memunculkan spekulasi bagi kasus kasus yang tersangkanya buron, juga akan di SP3 kan. Ini yang harus dihindarkan,” harapnya.

Oleh karena itu, Fickar menyebut pelemahan terhadap KPK bukan hanya terjadi pada sebatas revisi UU KPK. Tapi juga terjadi pada pimpinan KPK saat ini. “Makanya saya bilang pelemahan KPK itu sudah dimulai sejak pemilihan pansel dan rekrutmen komisionernya,” pungkasnya.

Sebelumnya, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, sejak 2008 sampai dengan 2019 KPK memiliki tunggakan kasus sebanyak 366 kasus pada tahap penyelidikan. Penghentian 36 kasus dalam tahap penyelidikan itu, dilakukan setelah Firli Cs menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan (SPPP).

Ali beralasan, penerbitan SPPP itu diterbitkan pimpinan KPK karena tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dilanjutkan pada tahap penyidikan. Sehingga KPK memutuskan untuk menghentikan 36 kasus tersebut. “Adapun alasan penghentian penyelidikan antara lain, tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup dan perkaranya sudah ditangani oleh aparat penegakan hukum lain. Sebagai konsekuensi logis, jika tidak ditemukan hal tersebut maka perkara dihentikan penyelidikannya,” kata Ali Fikri, Kamis (20/2).

Ali menyampaikan, sejumlah kasus yang dihentikan pada tahap penyelidikan cukup beragam. Diantaranya terkait dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian maupun lembaga dan anggota DPR maupun DPRD.

Kendati demikian, Ali tidak bisa menjelaskannya secara rinci terkait 36 kasus yang dihentikan pada tahap penyelidikan tersebut. Karena publikasi perkara dilakukan jika sudah naik pada tahap penyidikan atau adanya tersangka dalam suatu perkara.

Juru bicara berlatar belakang Jaksa ini memastikan, penghentian tersebut tentu dilakukan dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab. Pertimbangan salah satunya, penyelidikan tersebut sudah dilakukan sejak 2011, 2013, 2015 dan lainnya, namun tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup. “Dari definisi penyelidikan ini kita dapat memahami bahwa dalam proses penyelidikan terdapat kemungkinan sebuah perkara ditingkatkan ke penyidikan atau tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan,” tegas Ali.

Tak hanya itu, Ali menyebut penghentian perkara pada tahap penyelidikan bukan kali ini saja dilakukan oleh KPK. Pada 2016 lalu, KPK pernah menghentikan penyelidikan sebanyak 162 kasus. Jumlah perkara yang dihentikan lebih banyak dari tahun ini.

Merujuk pada Pasal 40 UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 yang melarang KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan, maka di tahap penyelidikan KPK wajib memastikan seluruh kasus yang naik ke penyidikan memiliki bukti yang kuat. Menurutnya, merupakan hal wajar jika KPK menghentikan perkara pada tahap penyelidikam “Sehingga sudah sepatutnya proses penghentian sebuah perkara dilakukan di tahap penyelidikan,” pungkasnya. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy