Korupsi dan Pemilu, Oleh: Andi Awaluddin Maruf – Kendari Pos
Opini

Korupsi dan Pemilu, Oleh: Andi Awaluddin Maruf

KENDARIPOS.CO.ID — Korupsi sudah dikenal sejak munculnya kegiatan politik dan negara. Sekira tahun 1000 sebelum masehi. Korupsi berupa praktik suap di kalangan pejabat negara zaman dulu di masyarakat mesir kuno, Babyloni, sampai Cina. Intensitas korupsi berbeda- beda pada waktu dan tempat. Hingga saat ini, era revolusi 4.0 kemajuan sistem informasi, korupsi menjadi momok menakutkan di setiap peradaban politik. Samuel P. Huntington, mengemukakan bahwa korupsi adalah penyakit demokrasi dan modernitas. Patut diduga kebanyakan dari setiap peradaban suatu negara, akan mengalami kegagalan dan kemiskinan serta keterbelakangan saat dirundung korupsi oleh para pejabatnya.

Korupsi, Realitas dan Harapan

Cara pandang masyarakat yang masih abu-abu terhadap perilaku korupsi yang merajalela, merupakan proses interaksi sosial menjadi budaya korupsi. Dinamika publik, berupa kesenjangan ekonomi, krisis kepercayaan, buruknya pelayanan birokrasi, penegakan hukum yang lemah, minimnya edukasi dan pendidikan anti korupsi, menjadikan perilaku korupsi dianggap lumrah sebagai bentuk jawaban atas kesulitan yang sering masyarakat hadapi. Suatu negara, jika perilaku korupsi merajalela akan berdampak buruk dan menimbulkan kerusakan berbagai sektor kehidupan.

Paradoks Pemilu dan Korupsi

Pemilihan umum (Pemilu) memegang peranan sentral dalam sebuah sistem demokrasi. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat memilih pemimpin politiknya. banyak riset disebutkan bahwa problem korupsi di Indonesia bersumber dari bidang politik. Pemilu juga sebenarnya merupakan bentuk kontrak sosial dan politik . Kontrak sosial yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian hak suara adalah transaksi politik antara pemilih dan calon. Evaluasi pelaksanaan pemilu 2019 yang lalu adalah maraknya praktik kolusi politik yang berlangsung hampir di seluruh tingkatan pemilu. Perbuatan curang dalam pemilu, diantaranya politik uang, hakekatnya adalah bagian perilaku korupsi. Maraknya perilaku politik uang pada setiap Pemilu ini merupakan mata rantai terbentuknya kartel politik yang menjadi mafia korupsi di Indonesia.

Data pemilu 2019 menunjukkan hasil paradoks, partai politik pemenang kursi pemilu terbanyak, merupakan partai politik yang memiliki rekam jejak kadernya yang paling banyak melakukan korupsi. Data ini menunjukkan, perjuangan anti korupsi masih butuh jalan yang panjang. Pasca pemilu 2019, keadaan dan dinamika perjuangan semangat anti korupsi mengalami gelombang besar, RUU perubahan KPK menunjukkan adanya indikasi pelemahan lembaga KPK yang saat ini sebagai ujung tombak perlawanan anti korupsi. Dalam proses seleksi Calon Komisi KPK oleh Tim seleksi Juga banyak menuai protes dan kritik yang tajam. Karena hasil calon- calon terpilih memberikan gambaran dan rekam jejak kurang memiliki semangat integritas perjuangan anti korupsi untuk menduduki jabatan pimpinan KPK.

Kontrol Social Harapan Terakhir Perjuangan Anti Korupsi.

Menurut Haller dan Shore, korupsi dapat dimulai dari pemahaman tentang konsep, cara memandang, apakah tindakan tertentu termasuk korupsi atau tidak. Cara pandang masyarakat tentang apa yang boleh dan tidak boleh, benar atau salah, baik atau buruk, korupsi atau tidak, menjadi landasan dalam bersikap dan berperilaku. Keberhasilan gerakan moral anti korupsi seperti yang berlangsung belakangan ini, juga diharapkan adanya dukungan partisipasi masyarakat secara luas dan massif. Ketika internalisasi nilai moral gerakan anti korupsi berhasil di masyarakat, diharapkan berlakunya sanksi sosial politik yang lebih efektif. Juga diharapkan masuknya nilai moral ke dalam hati para calon atau aktor korupsi . Sehingga ancaman akan sanksi sosial politik benar-benar dirasakan sebagai nestapa yang menimbulkan aib dan rasa malu berkepanjangan. Serta adanya kesadaran bersama, bahwa korupsi dapat melahirkan kerusakan terhadap semua sistem dan sendi kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sikap anti korupsi ini ditularkan melalui penanaman dan proses internalisasi kesadaran melalui lembaga infrastruktur politik. Diantaranya, NGO, Ormas, Lembaga pendidikan, keluarga, media massa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain sebagainya. Sehingga, penanaman nilai anti korupsi yang utuh dan seragam, menciptakan universalitas dari sikap anti korupsi akan sama besar dan pengaruhnya luas di semua sendi sosial politik. Sehingga, kesadaran dan perjuangan semangat anti korupsi utamanya saat menjelang Pemilu mulai pada level pusat, provinsi dan kabupaten/kota hingga level pilkades terintegrasi melakukan sosialisasi dan memberikan pendidikan politik pada masyarakat agar tidak lagi memilih calon–calon penguasa yang bermental korup dan diragukan integritas politiknya. Ketika hukuman penjara kurang efektif dalam menekan tingkat korupsi, maka akan lahir semangat dan inisiatif dari masyarakat untuk memberikan sanksi sosial dan politik kepada pelaku korupsi. Peradaban sosial dan politik bangsa Indonesia dapat tumbuh kembang dengan baik, tatkala perilaku korupsi telah menjadi musuh riil semua elemen bangsa. Siapapun yang masih permisif dan tidak peduli terhadap kejahatan, korupsi maka pantas diragukan komitmen ideologi Pancasila-nya. (*)

*Penulis : Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Kendari. Akademisi Mitra KPK

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy