Kolaborasi “Merampok” Ore, PT. KTR dan Penambang di Kolut Diduga Ilegal – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Kolaborasi “Merampok” Ore, PT. KTR dan Penambang di Kolut Diduga Ilegal

Alat berat mengeruk ore nikel diduga di lokasi IUP PT. Kasmar Tiar Raya (KTR). Belakangan disebut dan diklaim lokasi itu bukan milik PT. KTR karena sejak lama tidak beroperasi lagi.


KENDARIPOS.CO.ID — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kolaka Utara (Kolut) menemukan indikasi pengerukan mineral ore secara ilegal diduga di wilayah IUP PT. Kasmar Tiar Raya (KTR). DPM PTSP menengarai ada kongkalikong antara PT.KTR dengan penambang perorangan di Desa Latowu Kecamatan Batu Putih.

Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPM PTSP Kolut, Taufiq mengatakan sekira 955 hektare IUP PT KTR. Pihaknya menemukan banyak aktivitas penambangan di lahan konsesi PT.KTR. “Yang diketahui saja keberadaannya banyak yang tidak jelas legalitasnya, apalagi yang memang tidak diketahui,” ujarnya, kemarin.

Diduga kuat, pemilik IUP bekerja sama dengan para penambang perorangan dan mengeruk material ore nikel. Kalaupun bermasalah tentunya pemilik IUP lebih mudah mengelak dengan dalih bukan pihaknya yang beroperasi di sana.

Taufiq enggan memastikan di jetty perusahaan apa hasil kerukan nore nikel itu dibawa. Taufiq mengindikasi sebagian ore didrop ke jetty milik PT.Kurnia Mining Resources (KMR). Pasalnya, jety tersebut saat ini sedang aktif mengirim ore ke luar Kolut. “Kami sudah kerap terima laporan masyarakat dan saya sampaikan agar langsung ke Polres atau ESDM Sultra. Meski begitu kami tetap tindak lanjuti agar tidak dituding lagi sengaja lakukan pembiaran,” tegas Taufiq.

Kuasa Direktur PT.KTR, Zulkifli membantah jika ada kegiatan pertambangan di wilayah IUP-nya. Polres Kolut, Polda Sultra bahkan Mabes sudah pernah mengeceknya. “Tidak ada. Mereka bahkan ke lapangan tanpa konfirmasi dan sepengetahuan kami dan tidak menemukan,” tegasnya.

Zulkifli mengaku tidak mau terlalu jauh membahas soal penambang perorangan di IUP-nya. Setahu dia jika di Kecamatan Batu Putih, ada IUP aktif milik PT.Tambang Mineral Maju (TMM) yang berdekatan dengan IUP PT.KTR dan perusahaan baru yakni Gerbang Kencana Sukses.

Zulkifli menegaskan perlu diketahui bahwa kegiatan produksi memang diperlukan RKAB namun untuk kegiatan lingkungan atau penunjang pertambangan pada dasarnya tidak harus mengantongi dokumen itu. “Alasannya kalau ada yang trouble di lapangan pasti akan menyasar perusahaan,” ucapnya.

Dia mengklaim PT.KTR telah mengantongi RKAB. Adapun soal Surat Keterangan Verifikasi (SKV) diakui belum dimiliki dan nanti diajukan perusahaan ke pihak ESDM Sultra. Artinya, PT. KTR belum bisa melakukan penjualan ore nikel. “Sementara kami juga rapikan dahulu semua dan kami juga sudah dipanggil DPM PTSP dan DLH Kolut untuk mengklarifikasi,” tegas Zulkifli.

Di hubungi terpisah, Plt.Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, Buhardiman menegaskan jika Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) PT.KTR telah dicabut karena terkait pemalsuan SKV. Namun anehnya, masih ada penambang yang diduga ilegal di wilayah IUP PT.KTR.

“Saya sudah sering katakan bahwa kewenangan pemberantasan illegal mining ada pada penyidik PNS dan penyidik kepolisian sesuai amanat pasal 149 UU Nomor 4 tahun 2009 terkait tindakan pidana bidang pertambangan. Namun kami belum punya penyidik PNS sehingga kami hanya dapat melakukan sanksi administrasi seperti pencabutan RKAB atau penolakan penerbitan surat keterangan verifikasi (SKV), sesuai Pergub Nomor 89 tahun 2016,” jelas Buhardiman.

Artinya bila tidak ada dokumen SKV dari ESDM Provinsi Sultra, maka seharusnya perusahaan tidak boleh mengangkut ore nikel. “Kalau tetap mengangkut ore nikel berarti aktivitas itu ilegal. Tahun 2020 pengawasan tambang ilegal tidak hanya ESDM Sultra saja, tapi harus bersinergi dengan pihak syahbandar yang menerbitkan izin berlayar kapal tongkang dan pihak surveyor indepeden yang menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) selain ESDM Provinsi,” ungkap Buhardiman.

31 Januari 2020 lalu, ESDM Provinsi Sultra telah membuat kesepakatan untuk memperketat persyaratan pemasaran ore nikel bagi yang tidak punya izin pengolahan. “Jadi yang tidak punya dokumen RKAB tahun 2020 dan tidak punya SKV penjualan nikel maka dilarang berlayar,” tegas Buhardiman.

Tahun ini juga, ESDM Provinsi Sultra akan mengawasi surveyor indepeden yang masih menerbitkan LHV penjualan ore nikel tanpa ada rekomendasi dari ESDM Provinsi. “Yang jelas illegal mining tidak bisa di tindak langsung atau di tangkap oleh pengawas tambang ESDM karena bukan wewenangnya. ESDM hanya sebatas mencabut RKAB, IUP atau menolak SKV penjualan, selain mengawasi teknik kaidah tambang yang baik dan tata kelola perusahaan IUP,” tutupnya. (rus/yog/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy