DPRD Sultra Dukung Langkah Pemerintah Tutup Ribuan Tambang Ilegal – Kendari Pos
Metro Kendari

DPRD Sultra Dukung Langkah Pemerintah Tutup Ribuan Tambang Ilegal

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah pusat segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menutup 8.000 tambang ilegal di Indonesia. Bahkan berencana membentuk satuan tugas (Satgas) yang
terdiri dari personel TNI dan Polri. Anggota Komisi III DPRD Sultra, Sudirman mendukung penuh rencana pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, langkah itu justru menjadi keharusan. Dia menilai selama ini, tidak ada ketegasan pihak terkait terhadap dugaan pertambangan ilegal di Sultra. “Saya sepakat untuk ditutup. Dan itu wajib. Karena sesuatu yang salah tidak seharusnya dibiarkan. Amanah undang-undang dasar pun tegas, bahwa kekayaan alam itu adalah milik rakyat Indonesia, dikelola negara dan diperuntukan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat,” tuturnya kepada Kendari Pos, Rabu (19/2).

Politisi PKS ini juga mendukung rancangan Omnibus Law yang mana
pemerintah pusat akan mengambil alih sektor pertambangan. Terpusatnya kewenangan sektor pertambangan di pemerintah pusat, akan memudahkan proses perizinan. Namun, dari sisi pengawasan itu yang perlu dipikirkan lagi. Pasalnya jika pengawasan diambil alih tanpa
melibatkan pemerintah daerah maka akan membuat sektor pertambangan semakin semrawut. “Untuk mengatasi ini, perlu adanya keterbukaan informasi publik. Semua informasi harus dibuka ke publik. Agar masyarakat bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pengawasan. Bisa membedakan mana perusahaan yang legal dan ilegal. Karena selama ini, banyak aspirasi yang tidak pas atau tidak benar, tapi ada juga yang benar,” paparnya.

PT MBS di Konawe yang digrebek Bareskrim Polri. (DOk)

Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra Saharuddin menilai langkah menutup 8.000 tambang ilegal itu harus diteliti lebih dahulu. Menurutnya, selama ini pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terkesan hanya seperti mengeluarkan opini atau isu semata. “Datanya harus jelas. Ilegal itu yang maksud seperti apa, apakah ilegal syarat administrasinya atau ilegal aktivitas lapangannya, ini harus dipertegas lebih dahulu,” ungkapnya.

Pria yang karib disapa Udin ini menegaskan perbuatan ilegal pasti melanggar hukum dan itu harus tegas diselesaikan. “Namun apakah benar 8.000 itu ilegal. Di mana lokasinya, seperti apa ilegalnya. Kalau ilegal dari sisi administrasi maka itu tidak CnC, datanya seperti apa,” kata Udin. Misalnya di Sultra, sekira 70-an IUP sudah melakukan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB). Namun yang ilegal hanya 50-an. “Yang lain itu banyak melanggar atau melakukan aktivitas ilegal seperti menambang diluar wilayah IUP yang ditentukan. Nah konteks ilegal yang dimaksud pemerintah pusat itu, yang mana,” pungkasnya.

Awal pekan ini, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin nantinya tak hanya menyusun peraturannya, pemerintah juga akan membuat sejumlah kebijakan serta satuan tugas (Satgas) yang menangani permasalahan tambang ilegal tersebut. “Karena itu kita akan melakukan percepatan. Kita terbitkan perpresnya, satgasnya, dan juga kita akan buat kebijakan-kebijakan penanganannya yang pasca-tambang. Baik yang menyangkut sosial maupun ekonomi,” ujar Ma’ruf di Rumah Dinasnya Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/2). “Delapan ribu (tambang) tanpa izin, yang se-Indonesia. Jadi cukup banyak. Yang sudah izin 7 ribuan,” ujarnya. Selain memperkuat peraturan perundang-undangannya, Ma’ruf Amin menuturkan, pemerintah pun telah menyiapkan opsi pembentukan satgas.

Satgas yang nantinya akan terdiri dari Polri dan TNI itu, kata Ma’ruf, akan ditunjuk menjadi tim yang menjadi garda terdepan di lapangan terkait penindakan pelaku tambang ilegal. “Penguatan peraturan perundang yang terkait. Pembentukan tim terpadu, atau satgas yang melibatkan TNI Polri dalam penegakkan hukumnya. Jadi nanti menampilkan Perpres,” ucap Ma’ruf. “Ya segera (ditutup). Oleh satgas nanti,” jelas Ma’ruf.

Tindakan itu menurut Ma’ruf Amin dilakukan atas perintah dan arahan dari presiden untuk menghadirkan keadilan serta solusi bagi masyarakat kecil pemilik tambang. “Menindaklanjuti arahan presiden tentang penutupan pertambangan tanpa izin. Terakhir menegakkan hukum, kemudian solusi bagi tambang milik rakyat kecil, yaitu pembinaan. Kemudian penguatan peraturan perundang yang terkait,” kata Ma’ruf Amin. (yog/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy