Diserahkan ke DPR RI, RUU Daerah Kepulauan Segera Dibahas – Kendari Pos
Nasional

Diserahkan ke DPR RI, RUU Daerah Kepulauan Segera Dibahas

Ketua DPD RI, Lanyalla Mattalitti (dua dari kiri) dan Ketua DPR Puan Maharani (tengah) saat pertemuan konsultasi di Ruang Delegasi Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta, Selasa (25/2).

KENDARIPOS.CO.ID — Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang diserahkan DPD RI ke DPR RI akan mempercepat pembangunan daerah kepulauan termasuk daerah pulau kecil terluar. Menurutnya, dalam RUU Daerah Kepulauan juga diatur mengenai perlindungan khusus bagi masyarakat di pulau-pulau kecil terluar. Dengan diserahkannya ke DPR, maka dalam waktu dekat akan dibahas.

“Dalam RUU Kepulauan diatur mengenai jaminan pemenuhan kebutuhan fisik dasar dan perlindungan dari cuaca buruk dan ekstrem. Diatur juga mengenai layanan pendidikan dasar dan menengah, dan kesehatan yang ditanggung oleh negara. Bantuan biaya studi di sekolah tinggi perikanan, perhubungan, kesehatan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian terkait,” ungkap Sultan usai mengikuti penyerahan RUU inisiatif DPD RI tentang Daerah Kepulauan kepada DPR RI di Gedung Nusantara III, Komplek DPR/MPR, Senayan Jakarta, Selasa (25/2).

Kata dia, daerah-daerah kepulauan ini nantinya akan mendapatkan Dana Khusus Kepulauan (DKK) yang nilainya minimal lima persen dari Dana Transfer Umum (DTU) yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). DKK diperuntukkan bagi dan dikelola Pemda Kepulauan yang alokasi dan penyalurannya lewat mekanisme transfer ke daerah. “Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran DKK diatur dalam peraturan menteri di bidang keuangan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sultan Baktiar Najamudin mengungkapkan RUU tentang Daerah Kepulauan telah disusun DPD RI sejak tahun 2017. RUU tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah kepulauan di Indonesia. RUU ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang selama ini kurang mendapat perhatian, dan pengembangan potensi laut demi mewujudkan kesejahteraan masyarakar daerah kepulauan. “Saat ini, RUU Daerah Kepulauan menjadi Prioritas dalam Prolegnas 2020 yang kami harapkan bisa segera dibahas bersama dengan Pemerintah dan DPR RI,” tegasnya.

Selama ini, perspektif pembangunan di Indonesia lebih didasarkan pada daratan, padahal sebagian wilayah Indonesia merupakan kepulauan. Hal ini menyebabkan terjadi kesenjangan (disparitas) pembangunan dari daerah-daerah yang berkarakter kepulauan yang sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia. Oleh karenanya, diperlukan upaya percepatan pembangunan daerah kepulauan untuk menyeimbangkan pembangunan, pemenuhan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan publik yang optimal antara barat dan timur Indonesia.

“Dalam pandangan DPD RI, kewenangan pemerintah daerah kepulauan mengacu pada prinsip-prinsip UNCLOS 1982, sebagai konsekuensi negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun yang perlu diperhatikan, kewenangan pemerintah daerah kepulauan tidak melampaui kewenangan pemerintah pusat dalam mengelola wilayah laut,” imbuhnya. (wan)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy