Diduga tak Netral, 11 ASN di Muna Digarap – Kendari Pos
Politik

Diduga tak Netral, 11 ASN di Muna Digarap

Aksar

KENDARIPOS.CO.ID — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muna telah mengendus keterlibatan 11 aparatur sipil negara (ASN) pada politik praktis jelang Pilkada 2020.

Komisioner Bawaslu Muna, Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Aksar mengatakan sepuluh dari 11 ASN terindikasi terlibat politik praktis, telah dilayangkan panggilan pemeriksaan. Namun baru tujuh yang memberikan keterangan dan klarifikasi.

Untuk sementara, 10 ASN diduga terlibat politik praktis telah direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Sedangkan seorang ASN lainnya masih menjalani pemeriksaan. “Kami masih menunggu jawaban KASN untuk yang 10 orang, kalau satu orangnya masih akan diperiksa,” paparnya.

Aksar menerangkan, pelanggaran 11 ASN tersebut sudah diatur dalam banyak payung hukum. Di antaranya Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Selain itu, peraturan pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin ASN. “Dua regulasi itu, mengatur jelas mengenai kode etik ASN. Itulah rujukan kami dalam menilai netralitas,” ujarnya.

Ia melanjutkan, Bawaslu bukan tidak memiliki kewenangan dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut. Bahkan, wewenang pengawas pemilu terhadap oknum ASN yang tidak netral sudah dikuatkan dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wali kota dan bupati serta peraturan Bawaslu nomor 21 tahun 2018 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Menjelang Pilkada 2020, Bawaslu telah mengeluarkan kembali surat edaran nomor 0035 tanggal 15 Januari 2020 perihal pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri dalam Pilkada serentak 2020. Surat edaran itu sudah dikoordinasikan dengan TNI/Polri, KASN dan Kemenpan.

“Jadi siapa bilang kami tidak punya kewenangan. Ada aturan yang menjadi rujukan Bawaslu dalam bertindak melakukan pengawasan,” urainya. Penggailan 11 ASN itu dikarenakan mereka diduga melakukan kegiatan berbau politik pada masa tahapan Pilkada sudah berlangsung. Tahapan yang dimaksud adalah sejak KPU melakukan peluncuran Pilkada, November 2019 lalu.

Kendati belum ada penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, belum memasuki masa kampanye, fungsi pengawasan Bawaslu tetap sudah berjalan. “Pilkada itu kan dua tahapan, yakni persiapan dan pelaksanaan. Sekarang tahap persiapan, tetapi sudah termasuk dalam tahapan Pilkada serentak. Makanya tidak perlu menunggu calon untuk ditindaki pelanggarannya,” pungkasnya. (ode/b).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy