Dana BOS untuk Gaji Guru Honorer Dinilai Belum Menuntaskan Masalah – Kendari Pos
Nasional

Dana BOS untuk Gaji Guru Honorer Dinilai Belum Menuntaskan Masalah

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim

KENDARIPOS.CO.ID — Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengatakan, aturan baru dana BOS seperti yang tertuang dalam Permendikbud 8 Tahun 2020 akan menciptakan masalah baru.

Menurut dia, alokasi 50 persen BOS untuk gaji guru honorer ini akan membuat pemerintah daerah menganggap urusan honorer sudah ditangani oleh pemerintah pusat lewat dana BOS. Dengan alasan itu, ia menduga mayoritas pemerintah daerah akan lepas tangan terhadap pendapatan guru honorer.

Padahal, kata dia, Menteri Nadiem menyebut yang berhak mendapatkan dana BOS 50 persen hanyalah mereka yang memiliki NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan) dan terdaftar di Dapodik.

“Banyak sekolah, ketika guru honorer yang tidak memiliki NUPTK dan tidak terdaftar di Dapodik dikeluarkan maka mereka akan mengalami kekurangan guru yang artinya kelas-kelas mereka akan mengalami kekosongan,” kata Ramli, Kamis (13/2).

Akibat kekosongan itu, menurut dia, kepala sekolah dengan segala kreativitasnya akan tetap mempekerjakan mereka dengan mengatasnamakan guru-guru yang ber-NUPTK. “Masalahnya adalah pendidikan kita menjadi tidak mendidik, sekolah kita menjadi ladang kebohongan serta kepura-puraan dan kepala kepala sekolah kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak pantas dalam dunia pendidikan,” ujarnya.

Selain itu, menurut dia, selama ini 85 persen dari dana BOS digunakan untuk operasional sekolah dan hanya 15persen yang digunakan untuk membayar guru honorer. Ketika angka 15persen tersebut digeser menjadi 50 persen, secara otomatis angka 85 persen pun akan bergeser ke 50 persen.

Pertanyaannya, kata dia, dari mana sekolah memperoleh angka 35persen selisihnya yang selama ini sudah digunakan oleh sekolah untuk membiayai operasional sekolah? “Apakah kemudian listrik bisa dibayar setengahnya saja dulu, wi-fi dibayar setengahnya saja dulu kemudian barang-barang lain dibayar setengahnya saja dulu?” katanya.

Transfer dana yang dilakukan langsung dari pusat ke sekolah memang sangat positif. Sebab, selama ini beberapa daerah bermasalah dengan transfer dari dana kas daerah ke kas sekolah. Namun, di sisi lain kepala-kepala daerah akan lepas tangan karena menganggap urusannya adalah urusan pusat dan sekolah.

Masalahnya kemudian menurut Ramli, kepala-kepala sekolah ini akan sangat kreatif melakukan manuver-manuver terhadap anggaran dalam upaya mempertahankan jabatan mereka. Apalagi daerah-daerah sedang menghadapi Pilkada. “Semua hal-hal tersebut sangat berpotensi menggiring kepala sekolah mengembara di ranah hukum,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyambut positif terobosan pemerintah menaikkan porsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) hingga maksimum 50 persen (Rp27,12 triliun), untuk gaji guru honorer. Diketahui, APBN tahun 2020 mengalokasikan dana BOS sebesar Rp54,32 triliun. Jumlah Rp54,32 triliun tersebut meningkat sebesar 6,03 persen dibanding tahun 2019. “Ini berita gembira ya, dari 15 persen dan 30 persen (sekolah negeri dan swasta) menjadi 50 persen,” kata Fikri saat dikonfirmasi jpnn.com, Kamis (13/2).

Namun demikian, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai kebijakan ini belum menyelesaikan persoalan honorer secara menyeluruh kalau yang menerima gaji dari dana BOS tidak semua honorer. “Itu sih berita gembira, tetapi kalau kemudian yang diselesaikan 49 persen (dari jumlah seluruh honorer, red) saja, ini kan artinya masih ada PR kan. Artinya kita tidak bisa menyelesaikan parsial-parsial seperti itu,” kata Fikri.

Politikus asal Jawa Tengah ini menyebutkan, Komisi X akan meminta penjelasan detail mengenai kebijakan ini kepada Mendikbud Nadiem Makarim. Baik perubahan skema penyaluran dana BOS, maupun tentang data guru honorer yang berhak menerima.

Fikri juga mengatakan, kebijakan ini sepengetahuannya belum pernah dibahas dalam rapat kerja dengan mendikbud di komisi pendidikan itu. Sebab dalam forum sebelumnya, komisi X mendorong penyelesaian guru honorer ini dilakukan menyeluruh. Baik status maupun kesejahteraannya.

“Yang jelas kami dorong supaya ada penyelesaian menyeluruh dalam rapat gabungan antara komisi X, II, dan XI. Itu kalau mau menyelesaikan yang guru honorer saja,” tandasnya. (esy/fat/jpnn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy