Calon Wawali Kendari Harus Penuhi Syarat Tatib – Kendari Pos
Politik

Calon Wawali Kendari Harus Penuhi Syarat Tatib

LM Rajab Jinik

KENDARIPOS.CO.ID — Kursi Wakil Wali Kota (Wawali) Kendari belum terisis. Adalah Adi Jaya Putra dan Siska Karina Imran yang tengah berebut tahta itu. Proses pemilihan Wawali masih digodok sebelum digelar rapat paripurna DPRD Kendari untuk menentukan pemenang. Calon pasangan Sulkarnain Kadir harus memenuhi tata tertib (Tatib) pencalonan agar tak dicoret.

Panitia Penjaringan Calon Wawali Kendari, LM Rajab Jinik mengungkapkan prosesi pemilihan Wawali dalam rapat paripurna DPRD Kendari telah diatur dalam pasal 24 dan pasal 25 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib (Tatib) DPRD provinsi, kabupaten dan kota.

“Karena sudah diatur dalam Tatib. Maka sogyanya kedua calon ini memenuhinya. Kalau tidak memenuhi syarat. Kemungkinan kita akan coret,” kata anggota DPRD Kendari itu.

Tatib yang dimaksud, lanjut Rajab, salah satunya adalah proses seleksi pemberkasan, misalnya ada standar pendidikan dan kesehatan. “Misalnya ada berkas yang tidak dipenuhi terkait standar Wawali, seperti S2 atau S1. Nah itu nantinya kita akan proses. Atau misalnya, kandidat cacat administrasi di bidang kesehatan, itu juga bisa mempengaruhi. Yang bersangkutan bisa dicoret. Jadi tidak serta merta nama yang diajukan Wali Kota langsung kita gelar pemilihan,” tegas Jinik.

Ketua Komisi III DPRD Kendari itu mengaku sangat berhati-hati dalam proses seleksi kali ini. Itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga yang akan terjadi di kemudian hari. Jangan sampai calon yang kalah menuntut panita ke ranah hukum. Makanya, ia mengatakan, panitia hati-hati bersikap dan perketat dalam proses seleksi ini. Yang tidak penuhi syarat Tatip, calon langsung dicoret.

Ketua Panitia Pemilihan Wawali Kendari, Subhan menjelaskan sesuai PP Nomor 12 Tahun 2018, Calon Wawali harus memenuhi apa yang disyaratkan dalam Tatib yang telah ditentukan. Saat ditanya apa saja yang menjadi tatib dalam Pilwawali kali ini, Subhan enggan menyebutkan.

“Saya rasa mereka masih masih penuhi sayaratnya dan itu juga sudah memang peraturan pemerintah dari Kementerian Dalam Negeri terkait pengisian kekosongan jabatan Wakil Wali Kota Kendari,” tuturnya.

Sementara itu, Pakar Politik UHO, Dr.Najib Husain berpendapat Tatib penentuan calon Wawali harus sesuai dengan payung hukum yang ada. “Ada aturannya, bukan Tatib yang seakan-akan dibuat oleh legislator, yang sifatnya mau menjatuhkan salah satu calon. itu yang tidak benar,” kata Najib.

Tatib yang baik, kata Najib, adalah yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Biasanya yang dilihat tingkat pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya, kata Najib, inti dari persyaratan tersebut sangat normatif. Kecuali misalnya ada penambahan Tatib yang terkesan untuk menjebak.

“Misalnya, apakah Tatib tersebut mengharuskan calon sudah berpengalaman dalam beroranisasi berapa tahun? Jadi pangurus partai sudah berapa tahun? Itukan prsyaratan yang agak sensitif,” ungkap Najib. Meski begitu, Najib yakin bahwa hal tersebut tidak akan dilakukan oleh anggota DPRD. Mengingat akan menimbulkan konflik sesama anggota nantinya. (ags/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy