BKN Pesimis Honorer K2 Tuntas 2023 – Kendari Pos
Nasional

BKN Pesimis Honorer K2 Tuntas 2023

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana

KENDARIPOS.CO.ID — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengaku pesimistis penyelesaian masalah honorer K2 akan tuntas di 2023. Mengingat prosesnya yang berliku-liku dan berbelit-belit. “Saya rasa, masalah honorer K2 tak akan tuntas sampai 2023. Ini akan loncat ke tahun berikutnya,” kata Bima, Selasa (25/2).

Dia menyebutkan, panjangnya proses penyelesaian honorer K2 lantaran menyangkut lintas instansi, baik pusat dan daerah.
Ada sebagian kepala daerah tidak mau mengangkat honorer K2. Namun, banyak juga yang mau angkat karena didorong DPRD. “Jadi memang masa transisi sesuai PP Manajemen PPPK (pegawal pemerintah dengan perjanjian kerja) yang ditenggat 2023 tidak akan selesai,” ucapnya.

Melihat panjangnya proses penyelesaian honorer K2, Bima menambahkan, akan sulit bila DPR RI malah menambah yang nonkategori masuk barisan yang harus diangkat menjadi ASN. Yang sudah terdata saja masih belum selesai, apalagi ditambah dengan nonkategori. Sudah pasti masalah honorer akan terus berlanjut.

Bima menegaskan, sejatinya masalah honorer K2 sudah tuntas pada 2013 saat 600 ribu lebih diberi kesempatan ikut tes CPNS. Kemudian diluluskan 200-an ribu honorer K2. “Nah, masalah honorer K2 ini berlanjut karena pada 2014/2015 muncul kesepakatan politik untuk menyelesaikan honorer K2 yang tidak lulus CPNS. Inilah yang kami selesaikan,” katanya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan melakukan sinkronisasi data honorer K2. Langkah ini dilakukan dalam rangka menyusun roadmap penyelesaian masalah tenaga honorer, sesuai dengan PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Menyikapi hal itu, pimpinan honorer mewanti-wanti jangan sampai ada honorer K2 yang namanya tercecer saat sinkronisasi.
“Honorer K2 bersama forum di daerah harus aktif mengawal data di setiap BKD (Badan Kepegawaian Daerah) masing masing. Kalaupun nanti memang ada sinkronisasi data setidaknya pengurus daerah sudah berkomunikasi yang baik dengan BKD. Apalagi semua pangkal muara data adanya di BKD,” tutur Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta Nur Baitih kepada JPNN.com, Selasa (25/2).

Nur yang juga pengurus pusat PHK2I ini meminta honorer K2 jangan hanya diam dan pasrah, merasa namanya sudah ada di database Badan Kepegawaian Negara (BKN). KemenPAN-RB akan minta ke BKD untuk validasi data ulang. “Membandingkan data yang ada di KemenPAN-RB. Kalau jumlah bertambah kan tidak mungkin, berkurang pasti iya. Nah, selama ada pendataan ulang ya dikawal jangan sampai ada data baru,” beber guru honorer K2 ini. Ibu dua anak ini mengingatkan agar para pengurus forum serta anggota membangun komunikasi yang baik dengan BKD.

Juga melibatkan DPRD setempat yang membidangi masalah kepegawaian di daerah untuk sama sama mengawal. Begitu juga bangun komunikasi dengan setiap SKPD masing masing. Untuk diketahui, dalam rapat Panja ASN bersama tujuh kementerian/lembaga pada 24 Februari 2020, dihasilkan enam kesepakatan. Di mana dalam poin 4 disebutkan Komisi II DPR RI meminta KemenPAN-RB melakukan sinkronisasi data tenaga honorer dengan prioritas tenaga honorer K2, antarinstansi pusat dan daerah sebagai dasar pembuatan roadmap penyelesaian masalah tenaga honorer, sesuai dengan PP 49/2018. (esy)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy