Bermasalah, Dana 56 Desa di Konawe tak Disalurkan – Kendari Pos
Konawe

Bermasalah, Dana 56 Desa di Konawe tak Disalurkan

KENDARIPOS.CO.ID — 56 desa di Kabupaten Konawe dipastikan tidak termasuk dalam 1.911 desa penerima dana desa (DD) di Sultra tahun ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sultra, Tasman Taewa memastikan jatah dana desa untuk 56 desa itu ditunda penyalurannya karena sempat bermasalah. Artinya, untuk sementara DD itu tak disalurkan.

“Dipending (tunda), karena ada perbaikan administrasi yang harus dituntaskan dulu. Nanti kalau sudah selesai perbaikan dan sudah mendapat kode wilayah baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), baru bisa dicairkan DD-nya,” ujar Tasman Taewa saat ditemui di kantor DPRD Sultra, Rabu (26/2).

Tasman menjelaskan anggaran DD untuk Sultra tahun 2020 sekira Rp.1,653 triliun. DD tahun 2019 hanya sekira Rp.1,613 triliun. Tasman menuturkan ada perubahan proses pencairan DD. Di tahun 2019, anggaran DD dicairkan melalui rekening kas daerah (RKD). Tahun 2020 ini, seluruh anggaran DD dikirim ke masing-masing rekening desa.

“Langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening desa. Tahun 2019, persentase pencairannya dengan skema tahap I 20 persen, tahap II 40 persen, dan tahap III 40 persen. Tahun ini berbeda. Tahap I 40 persen, tahap II 40 persen, dan tahap III 20 persen,” jelas Tasman.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi membenarkan terkait penghentian sementara penyaluran anggaran DD untuk 56 desa di Konawe. “Betul anggarannya dipending oleh Kemenkeu, karena kemarin sempat bermasalah dan dilakukan perbaikan data. Tapi akan tetap diserahkan setelah perbaikan datanya sudah tuntas dilakukan,” ujarnya saat dihubungi Kendari Pos, Rabu (26/2).

Mantan Pj Gubernur Sultra itu mengungkapkan, untuk anggaran DD yang ditransfer langsung ke rekening desa, bertujuan untuk mempermudah jalannya birokrasi serta percepatan pembangunan di desa-desa. “Kalau lewat provinsi, kabupaten/kota panjang prosesnya. Jadi kita potong (alurnya), langsung ke desa. Dengan sistem ini dapat menghindari adanya potensi penyelewengan di tingkat pemerintah di atasnya,” jelas Teguh Setyabudi.

Teguh berharap, DD yang disalurkan dapat dimanfaatkan untuk program padat karya seperti memberikan kesempatan kerja bagi
masyarakat miskin di desa, menggerakkan sektor produktif di tingkat desa. Mulai dari pengolahan pascapanen, industri kecil, budidaya perikanan, desa wisata, dan industrialisasi pedesaan yang mampu menjadi pengungkit ekonomi desa.

“Pengelolaan DD harus dengan manajemen yang baik, diikuti oleh pendampingan lapangan yang memadai. Sehingga tata kelola DD semakin partisipatif, transparan dan akuntabel. Juga menghindari penyalahgunaan DD tersebut,” tutupnya.

Untuk diketahui, DD untuk 56 desa di Kabupaten Konawe, Sultra mulai dihentikan akhir 2019. Penghentian dana desa itu merupakan keputusan dari Kemenkeu guna melakukan beberapa hal terkait penataan desa, seperti titik koordinat wilayah, surat keputusan (SK) aparat desa, serta administrasi lainnya. (rah/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy