Belum Dibahas, Omnibus Law Sudah Buat Gaduh – Kendari Pos
Politik

Belum Dibahas, Omnibus Law Sudah Buat Gaduh

Mahfud MD

KENDARIPOS.CO.ID — Belum dibahas, RUU Omnibus Law Cipta Kerja usulan pemerintah sudah buat gaduh. Ada pasal yang menyebut pemerintah bisa mengubah Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah. Menkopolhukam Mahfud MD menyebut salah ketik. “Kalau isi Undang-Undang diganti dengan Peraturan Pemerintah, diganti dengan perpres, itu jelas tidak bisa. Mungkin keliru ketik. Atau mungkin kalimatnya tidak begitu. Saya tidak tahu kalau ada begitu,” ujar Mahfud di Jakarta, kemarin.

Sebaliknya, jika Undang-Undang diganti lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) bisa dilakukan. Sejak dulu sampai kapan pun bisa. Mahfud mempersilakan seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan masukan untuk pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

“Silakan ditolak, kan baru RUU. Kalau punya masukan sekarang waktunya,” imbuhnya. Dia mempersilakan masyarakat untuk datang ke DPR menyampaikan masukan. Terutama pada saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang akan mengundang berbagai pihak. “Saya mau memberikan pasal sekian, pasal sekian. Kalau nggak bisa, lewat saya. Ini nggak apa-apa, kalau ada yang tidak disetujui, silakan diajukan saja,” ucapnya.

Yang terpenting, lanjut Mahfud, semua pihak harus menyepakati secara prinsip bahwa proses perizinan harus disederhanakan dan tidak merugikan buruh. “Karena ini Undang-Undang sebenarnya dahulu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Bukan Undang-Undang investasi. Jadi, jangan dikaitkan dengan investor,” paparnya.

Terpisah, Pengamat Politik Ujang Komarudin justru menilai hal tersebut bukan salah ketik. Jika salah ketik, pemerintah hanya melempar kesalahan tanpa bertanggung jawab. RUU yang menyangkut kepentingan orang banyak tidak bisa serta merta disebut dengan salah ketik. “Inilah, belum apa-apa sudah ramai. Siapapun harus ikut memantau. Termasuk DPR juga harus benar-benar memperhatikan setiap kata yang terkandung dalam draf tersebut,” bebernya.

Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah tidak bisa mengubah sebuah Undang-Undang. Secara hukum normatif, itu tidak bisa. Dia mengemukakan hal itu terkait dengan aturan yang ada dalam Pasal 170 RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang membuat kewenangan agar Peraturan Pemerintah bisa mengubah aturan di Undang-Undang. “Sebagai tata urutan perundang-undangan seharusnya tidak bisa. Namun, ini baru draf dan akan diluruskan secara yurisprudensi dan konstitusi yang ada,” jelasnya.(khf/fin/rh)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy