Bawaslu Perketat Pengawasan ASN di Pilkada – Kendari Pos
Politik

Bawaslu Perketat Pengawasan ASN di Pilkada

KENDARIPOS.CO.ID — Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih jadi bayang-bayang Pilkada serentak 2020. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencoba membentuk satuan tugas (Satgas) Pengawasan dan Penindakan Netralitas ASN.

ASN diminta untuk menjaga netralitas di Pilkada. Bawaslu dan KASN membangun sinergi untuk mengawasi ASN selama Pilkada.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, pihaknya siap memperkuat kerja sama dengan Komisi Apatarus Sipil Negara (KASN). Dia menyetujui program-program pembaruan kerjasama dengan KASN. Dia memastikan, nota kesepahaman kerja sama Bawaslu dengan KASN bakal diperkuat dalam pelaksanakaan teknis kerjasamanya.

Abhan mencontohkan, kerja sama bidang sinergis data pelanggaran dan putusan netralitas ASN dibutuhkan oleh Bawaslu dan KASN. “Kita siapkan tim teknis yang akan bekerjasama dengan KASN untuk menyatukan dan menyamakan data. Termasuk juga informasi pelanggaran netralitas ASN,” imbuhnya.

Abhan menyetujui pembentukan Satgas Pengawasan dan Penindakan Netralitas ASN. Dia menilai penegakan hukum terkait netralitas ASN tidak bisa dilakukan secara terpisah. Apabila Satgas Netralitas ASN terbentuk, Bawaslu dengan KASN bisa saling membantu untuk memperkuat hasil rekomendasi KASN.

“Bawaslu sudah memasukkan indikator netralitas ASN dalam IKP (Indeks Kerawanan Pemilu). Bawaslu akan mengirimkan IKP Pilkada 2020 dan hasil pengawasan pemilu untuk membantu kerja KASN,” terangnya.

Abhan menerangkan dua jenis penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, yaitu administrasi dan pidana. Dia mengatakan, pelanggaran administrasi bisa ditangani oleh Bawaslu dan KASN. Sedangkan pelanggaran pidana pemilihan ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Hasil rekomendasi KASN kurang mempunyai kekuatan mengikat. “Bawaslu dalam UU Pilkada hanya bisa merekomendasikan kepada KASN untuk penindakan pelanggaran netralitas ASN. Nah, KASN mengeluarkan rekomendasi ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang merupakan kepala daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua KASN Agus Pramusinto menyatakan perlu percepatan pelaksanakan kerja sama dengan Bawaslu. Dirinya menginginkan ada laporan penanganan netralitas ASN dari Bawaslu. “Kalau bisa, kita bisa saling melengkapi laporan dan data,” pintanya. (khf/fin/rh)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy