ASN, Netrallah!, Oleh : Indra Eka Putra – Kendari Pos
Opini

ASN, Netrallah!, Oleh : Indra Eka Putra

Indra Eka Putra

KENDARIPOS.CO.ID — Pesan itu basi, tapi basinya berkepanjangan. Begitu dialog penulis dengan kawan ASN yang wilayah sedang menghadapi hajatan pilkada. Sependek cerita, obrolan kami dimulai dengan optimisme (kualitas ASN Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara) namun diakhiri dengan skeptisisme (keraguan). Karena pesan yang dianggap basi dan berkepanjangan tadi tetap menutup semesta diskusi kami. Itulah mengapa penulis “SEMI WAJIB”mengurainya dalam diskursus ini. Paling tidak buat pribadi penulis dapat berselancar bebas tanpa batasan waktu kesibukan.

SOAL REGULASI, CUKUP!!

Dalam dimensi kepemiluan (termasuk rezim pemilihan) ini, faktanya telah terpampang jelas hukum Negara untuk aparatur sipil negaranya dalam berbagai level.Kurang apalagi soal regulasi? Pada level konstitusi (UUD NRI Tahun 1945)sebagai suatu aturan yang bersifat Zui generalis ‘membunyikannya’dalam pembukaanyadi alinea keempat; bahwa Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat disusun berdasarkan PANCASILA dimana sila kedua menegaskan tentang bernegara dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam terma endoksa (Common Sense) adab berasal dari bahasa arab yang diartikan sebagai norma atau aturan sopan santun yang didasarkan pada aturan agama atau keyakinan suatu komunitas masyarakat.

Sedangkan menurut Freud dalam penjelasan “psicology analysis”nya menyatakan bahwa ADAB atau Etika adalah ketentuan atau kesepakatan Inter-personal (dalam sebuah komunitas atau Negara). Penulis ingin mencontohkan bahwa soal etik yang menjadi kesepakatan Inter-personal itu tidak berlaku Universal (semua Negara) tetapi faktisitas (Negara tertentu) saja. Artinya bahwa kesepakatan adab atau etika Negara Uni soviet misalnya tidak akan sama dengan kesepakatan etik bangsa Indonesia. Uni soviet dengan single party tentu saja dalam konteks politik pegawainya akan bebas mencoblos dan mengkampanyekan Partai pemerintah, bahkan menjadi wajib hukumya.

Karena mendukung program partai yang satu-satunya itu adalah sama dengan mendukung pemerintah yang juga satu-satunya. BEDA dengan Indonesia, yang Etika Kebangsaannya dibangun berdasarkan adab Pancasila dan nilai-nilai ketuhanan yang Universal. Kalau bahasa penulis Moderasi adalah jalan kecerdasan manusia untuk mencapai puncak pencapaian. Sama dengan beragama, terlalu eskatologis juga kurang bagus, karena dia akan terpinggirkan dari karya semesta dan pergaulan dunia, tetapi terlalu realitas dan empirisme juga tidak pas untuk ketenteraman jiwa dan dan kesehatan nurani. Itulah jalur adab sebenarnya yang ditetapkan oleh para founding father kita.

Sementara untuk mengkonkritkan etika dalam regulasi positifistik bangsa, Indonesia memampang pelbagai regulasi “kenetralan” tersebut. Misalnya membuat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menetapkan standar-standar etik seorang ASN yang dapat dilihat dari statusnya dipasal 9 ayat (2) UU 5 tahun 2014 tentang ASN yang menyatakan bahwa “pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”. Norma ini ingin menegaskan sifat ASN yang INDEPENDEN itu sendiri. Lebih lanjut dipasal 23 UU huruf (f) UU a quo menyatakan bahwa : “Pegawai ASN wajib; menunjukan Integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun di luar kedinasan”.

Belum lagi soal pertauran turunannya yang bisa kita temukan di Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS serta beberapa Surat Edaran (SE) dari lembaga-lembaga berwenang, misalnya Komisi Aparatur Negara (KASN), Menpan-RB, Mendagri, BKN, dan Bawaslu secara kelembagaan. Tidak cukup sampai disitu bahkan factual banyak sekali rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga berwenang tersebut untuk memberi sanksi kepada para ASN nakal dan melanggar kode etik tersebut, tetapi FAKTAnya semua itu hanya membuahkan “kebebalan” semata. Faktornya secara normatif adalah susah (panjang berlikunya) proses pemecatan ASN yang melanggar independensi atau netralitas serta Kode etik ASN itu sendiri.

KUNCINYA MORAL FORCE

Panjang berliku penulis menganalisa soal keterlibatan para ASN ini, selain soal ketegasan pemecatan (mengutip cara pemecatan aparat TNI, POLRI yang sangat cepat jika melakukan perbuatan melanggar kode etik atau jiwa korsa; misalnya Asusila, korupsi dll), bertemulah penulis pada kesimpulan soal moral force. Mengapa? Kesimpulan itu yang muncul,, pertama, ada benarnya soal adagium hukum tentang bukan soal “the gun is important, but the man behind the gun” artinya bukan senjatanya yang utama tetapi orang dibalik senjatanya yang utama. Betapa banyaknya ketentuan yang kita buat untuk “memagari” para aparatur Negara kita, tetapi buahnya hanya kekebalan sanksi dan kebebalan moral.
Tentu moral force ini erat kaitannya dengan struktur, kultur dan budaya. Yang hal terkecilnya adalah perilaku sehari-hari. Dan yang ini penulis sering penulis katakan sebagai “rantai dimensional’ yang terabaikan. Menganggap remeh perilaku keseharian kita, tanpa menyangka bahwa perilaku keseharian kita itu akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan-kebiasaan kita akan menjadi tradisi, serta tradisi yang berulang-ulang akan menjadi budaya dan budaya menjadi peradaban. Artinya peradaban Mapan (baik itu mapan dalam konteks positif maupun negative) sebenarnya dimulai dari perilaku sehari-hari yang diabaikan. Olehnya itu, perhatikanlah perilaku keseharian para ASN kita! (*)

*Penulis adalah Komisioner Bawaslu Kabupaten Konawe

1 Comment

1 Comment

  1. Dafi' Nurhakim

    18 Feb 20 14:06 at 14:06

    Peraturan sudah memadai…penegakkan aturannya yang belum setegak tegaknya. Apalagi kalau incumbent turut berkompetisi.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy