ASN Dalam Pusaran Politik Praktis Jelang Pilkada, Oleh: Sitti Munadarma, S.P – Kendari Pos
Opini

ASN Dalam Pusaran Politik Praktis Jelang Pilkada, Oleh: Sitti Munadarma, S.P

Sitti Munadarma, S.P

KENDARIPOS.CO.ID — Pemilihan kepala daerah (pilkada) pada dekade terakhir pasca Pemilu 2014 hingga Pemilu 2019, setidaknya telah dilaksanakan empat gelombang Pilkada serentak di Sultra. Gelombang pertama tahun 2015, melibatkan 7 Kabupaten (Muna, Wakatobi, Butur, Konkep, Konsel, Konut dan Koltim). Gelombang kedua tahun 2017 juga melibatkan 7 Kabupaten/Kota (Kota Kendari, Buton, Bombana, Mubar, Buteng, Busel dan Kolut). Gelombang ketiga, tahun 2018 hanya melibatkan 3 Kabupaten/Kota (Kolaka, Konawe dan Kota Bau-Bau) ditambah dengan Pilgub Sultra. Sedangkan gelombang keempat akan dilaksanakan tahun 2020 ini, akan melibatkan 7 Kabupaten yang sama dengan Pilkada serentak gelombang pertama. Jadi, Pilkada serentak tahun 2020 merupakan pengulangan Pilkada serentak gelombang pertama yang seharusnya dari sisi penyelenggaraan sudah harus lebih baik.

Pilkada dalam perspektif otonomi daerah, merupakan suatu momentum politik penting dan strategis untuk menentukan masa depan kemajuan suatu daerah. Momentum politik yang membuka ruang seluas-luasnya kepada selurah rakyat untuk terlibat langsung secara bertanggungjawab, menentukan siapa sosok pemimpin Kepala Daerah yang diinginkannya. Pilkada hakikatnya juga dimaknai sebagai pengejawantahan nilai-nilai demokratisasi untuk menghasilkan pemimpin daerah di satu sisi. Namun pada sisi lain, maraknya politisasi birokrasi belakangan cenderung menjadi polemik yang membawa kita pada suatu kondisi, seolah pilkada telah kehilangan makna esensialnya.

Kualitas Pilkada secara sederhana dapat diukur dari dua pendekatan, yaitu pendekatan proses dan hasil. Kedua pendekatan ini tidak bersifat dikotomistis yang terpisah secara diametral antara satu samalain. Tapi harus dipandang dalam satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dalam suatu hubungan kausalitas. Hasil Pilkada sangat ditentukan bagaimana prosesnya. Hal ini ada relevansinya dengan ungkapan klasik yang hipotetis bahwa sesungguhnya: hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Artinya kita tidak bisa terlalu berharap banyak akan hasil Pilkada serentak 2020 yang berkualitas, bila Pilkada serentak diselenggarakan dengan proses tidak berkualitas, demikian pula sebaliknya. Karena itu, antisipasi dan telaah kritis terhadap proses penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang sudah didepan mata menjadi fokus utama tulisan ini untuk dicermati bersama. Realitas sosial yang sudah menjadi rahasia umum dalam perhelatan demokrasi dimana pun, termasuk Pilkada serentak 2020 di Sultra saat ini. Mulai terciumnya aroma yang menunjukan indikasi bahwa dinamika politik jelang Pilkada cenderung menyeret ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam pusaran politik praktis tidak bisa dianggap sepele.

Refleksi terhadap Pilkada sebelumnya menunjukan bahwa hampir tidak ada Pilkada di berbagai daerah di Indonesia yang berakhir tanpa gugatan di MK (Mahkamah Konstitusi). Bila konteks ini dikorelasikan dengan asumsi bahwa hasil adalah gambaran proses, maka jawabanya bisa langsung ditebak, rasanya perlu banyak hikmah yang harus dipetik dari refleksi penyelenggaraan Pilkada selama ini. Salah satu variabel yang ikut mempengaruhi kualitas proses yang dimaksud adalah ASN, baik yang berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun non-PNS atau yang biasa disebut PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Dalam bahasa UU Nomor 5 tahun 2014, ASN adalah PNS dan PPPK (non-PNS) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN idealnya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa, bukan alat politik kekuasaan.

Namun faktanya, ASN seringkali menjadi obyek bajakan politik (politisasi birokrasi) untuk kepentingan politik praktis.Pegawai ASN umumnya masih beranggapan bahwa melakukan kegiatan yang terang-terangan menunjukan keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu sebelum atau sesudah masa kampanye, bukan sebagai pelanggaran hukum. Anggapan demikian bisa berakibat fatal karena jika ada pegawai ASN melakukan kegiatan berupa pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada lingkungan unit kerja, keluarga dan masyarakat yang dilakukan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye adalah pelanggaran asas netralitas ASN yang harus diproses secara hukum.

Karena itulah, tulisan ini dimaksudkan untuk coba mengurai beberapa pertanyaan dasar yang terkesan misteri terkait fenomena ASN dalam pusaran politik praktis yang hingga kini seperti telah menjadi keniscayaan yang sulit dihindari. Pertanyaannya, mengapa ASN berada dalam pusaran politik praktis dan apa akibatnya bila ASN terus berada dalam pusaran politik praktis itu, lalu bagaimana solusinya agar ASN keluar dari pusaran politik praktis jelang Pilkada untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang lebih berkualitas?

Apa Penyebabnya

Penyebab ASN dalam pusaran politik praktis dapat dianalisis minimal dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan regulasi, kelembagaan dan motivasi pegawai ASN itu sendiri. Pendekatan regulasi dan kelembagaan ini dalam kajian penulis menyebutnya sebagai pendekatan utama karena tulisan penulis terkait dengan hal ini pernah dimuat dalam Opini Harian Kendari Pos tertanggal 10 Februari 2018 yang lalu dengan judul “Dilema Netralitas ASN dalam Pilkada”. Sedangkan pendekatan motivasi dari pegawai ASN ini merupakan turunan dari pendekatan regulasi dan kelembagaan.

Secara political-will, regulasi tentang ASN sebenarnya sudah lebih dari cukup.Aturan tersebut dibuat bertujuan untuk menjaga netralitas, integritas dan kedisiplinan termasuk sanksi bagi ASN, bila melanggar dalam menjalankan kewajiban, fungsi, tugas, peran dan kewenangannya.Regulasi yang dimaksud, mulai dari UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota, PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PP No. 42 tahun 2006 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, sampai dengan Surat Edaran KASN No. B-2900/KSN/11/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada pilkada serentak 2018 dan Surat Menpan-RB No.B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN.

Namun demikian, bila dicermati dengan seksama dari sejumlah regulasi yang ada, maka jujur harus diakui bahwa didalamnya secara eksplisit memberikan “cela hukum” yang nampaknya menjadi akar masalah yang menyebabkan ASN masuk dalam pusaran politik praktis. Sebut saja pasal 53 UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN menempatkan Gubernur di Provinsi dan Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota yang notabene jabatan politik sebagai pembina kepegawaian di daerah mendapatkan pendelegasian kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama dari Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pebinaan ASN. Sementara pasal 54 menjelaskan bahwa Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pejabat berwewenang hanya mendapatkan pendelegasian kewenangan pembinaan manajemen ASN berdasarkan merit system (sistem prestasi) dan itu pun masih harus berkonsultasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah.

Tipologi sistem birokrasi pemerintah daerah yang tidak memisahkan secara jelas antara ranah politik dan ranah birokrasi juga menyebabkan rentannya politisasi birokrasi.Model birokrasi ini merupakan manifestasi dari produk regulasi kita yang menggabungkan antara fungsi Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai jabatan politik sekaligus kewenangannya sebagai Pembina Kepegawaian. Penggabungan ranah politik dan birokrasi ini kemudian berimplikasi langsung pada terciptanya suatu pola relasi antara politik dan birokrasi yang timpang sehingga praktek penyelenggaraan pemerintah daerah cenderung memposisikan birokrasi sebagai subordinat politik. Akibatnya politisasi birokrasi menjadikan birokrasi sebagai alat politik untuk kepentingan penguasa sulit untuk dihindari. (*)

*Penulis : Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sultra

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy