Antisipasi Abrasi Pantai di Wakatobi Harus Jadi Perhatian – Kendari Pos
Wakatobi

Antisipasi Abrasi Pantai di Wakatobi Harus Jadi Perhatian

Suwandi Andi

KENDARIPOS.CO.ID — Berhadapan langsung dengan Laut Banda, bencana abrasi menghantui pulau-pulau di Kabupaten Wakatobi. Pihak DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pun meminta perhatian Balai Wilayah Sungai (BWS) karena terlihat hanya membangun pengaman pantai pada wilayah ibu kota, di Pulau Wanci. Sementara Wakatobi memiliki pulau lain yakni, Tomia, Kaledupa dan Binongko. Ketua Komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi, menyorot pembangunan tanggul pengaman pantai hanya dilakukan di kawasan Matahora. “Semua pulau di Wakatobi itu terancam abrasi karena berhadapan langsung dengan Laut Banda. Saya harap semua pulau menjadi perhatian pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sultra,” pintanya, Selasa (18/2).

Politikus PAN itu berjanji, apa yang menjadi kebutuhan pihak BWS akan difasilitasi dan disiapkan, agar semua pulau di Wakatobi terhindar dari bencana abrasi. “Kita minta itu menjadi perhatian serius. Namun, kalau ada kendala segera diungkapkan, agar kita fasilitasi dan kami dukung semaksimal mungkin. Ini demi daerah yang juga sudah menjadi kawasan pariwisata nasional,” sambungnya.

Menjawab hal itu, Kepala BWS Sultra, Haerudin, menegaskan, pihaknya tak bisa asal masuk melakukan pembangunan di wilayah Wakatobi. Apalagi otorita tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional.

“Wakatobi ada sedikit kendala. Beberapa waktu lalu ada pembangunan pengaman pantai di Pantai Matahora. Namun pengerjaannya sempat terhenti dua bulan, karena persoalan Wakatobi itu merupakan kawasan pariwisata nasional. Ternyata tidak begitu mudah kita masuk karena status Wakatobi tersebut,” ungkapnya. Haerudin mengungkapkan, solusi untuk pembangunan di Wakatobi adalah lewat mediasi bupati. “Wakatobi juga bukan kewenangan kami, itu kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun jika ingin kita masuk, maka bupati harus lebih aktif mengusulkan ke BWS. Usulan apa yang diinginkan untuk dibangun dimasukkan ke Menteri Pekerjaan Umum melalui Dirjend SDA. Di Sultra ini hanya dua kewenangan kami, yakni Toari-Laususa dan Lasolo-Konaweha,” paparnya. (b/yog)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy