Anggota DPRD Buton Pertanyakan LPj Perusda Mainawa – Kendari Pos
Buton

Anggota DPRD Buton Pertanyakan LPj Perusda Mainawa

KENDARIPOS.CO.ID — Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPRD) Kabupaten Buton mulai membahas lima rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diusulkan pemerintah. Rabu (5/2), lima fraksi sudah memberikan pandangan umum terhadap poin-poin Raperda tersebut. Salah satu yang senada disampaikan semua fraksi adalah desakan mengenai materi Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Perusda Mainawa Buton. Pihak legislatif masih menagih LPj, sebelum lanjut pada pembahasan Raperda Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

“Sekarang ini kan pemerintah mengusulkan Perumda, bukan lagi Perusda, artinya cakupannya akan lebih besar lagi. Nah semua fraksi mempertanyakan bagaimana dengan Perusda yang dulu. Fraksi meminta sebelum pembahasan Raperda ini, harusnya anggaran yang pernah dikucurkan pada Perusda dipertanggungjawabkan dulu,” tegas Wakil Ketua DPRD Buton, La Ode Rafiun, kemarin. Ia memastikan, pihaknya tak akan mengkaji kelayakan pembentukan Perumda sebelum pemerintah atau instansi teknis memberikan penjelasan lebih rinci terkait pengelolaan perusahaan daerah selama ini.

Politikus Partai Amanat Nasional itu mengakui, kehadiran Perumda memang penting. Namun urusan anggaran daerah juga perlu tahu ke mana dan bagaimana pengelolaannya. Apalagi itu merupakan salah satu tugas utama dewan dalam fungsi pengawasan. “Kalau soal sepakat atau tidak, kita semua setuju kalau ada Perumda. Karena untuk menggonjot PAD. Tapi jangan sampai ini menimbulkan masalah lagi. Demi kebaikan kita semua, penting dilakukan telaah lebih dulu,” paparnya.

Untuk diketahui, Perusda Mainawa Buton sudah terbentuk sejak 2013 lalu. Namun hingga kini manajemennya belum berjalan optimal. Direktur utamanya sudah mengundurkan diri diakhir 2019 lalu. Sementara untuk Raperda lainnya tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tata cara pemilihan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, kerja sama daerah dan tentang tanda daftar gudang menurut DPRD tak ada masalah. Tinggal disusun menurut regulasi yang ada kemudian disetujui. (b/lyn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy