Ali Mazi Bertekad Wujudkan Pemerintahan Transparan – Laman 2 – Kendari Pos
Metro Kendari

Ali Mazi Bertekad Wujudkan Pemerintahan Transparan

“Jadi lelang proyek langsung dikendalikan melalui aplikasi yang memanfaatkan jaringan internet. Hal itu dilakukan untuk menutup potensi lobi-lobi proyek. Sekarang semuanya elektronik, ini baik untuk transparansi. Ada katalog elektronik, pokoknya tak ada lobi-lobi. Karena yang seleksi itu sudah sistem elektronik, ” kata suami Agista Ariyani itu.

Penerapan lelang proyek berbasis digital, kata dia tentunya dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang pejabat yang bersangkutan. Ali Mazi mengapresiasi BPBJP karena telah turut andil dalam program Sultra Produktif, yakni menciptakan iklim pengadaan yang cukup kondusif. “Dibuktikan dengan dipercayanya Sultra sebagai center of exelent pengadaan sejak tahun 2018 lalu.

Pengadaan ini memang salah satu bagian penting dalam pembangunan. Saya pun sangat mendukung terobosan apapun itu untuk kemajuan. Kita patut bersyukur Sultra ini sudah menjadi percontohan,” tambahnya.

Ia berharap agar Sultra harus terus berinovasi dalam urusan pengadaan barang dan jasa. Jangan berhenti sampai di sini, harus ditingkatkan terus. Apalagi saat ini, beberapa provinsi belajar dari Sultra tentang penerapan sistem pengadaan barang dan jasa,” ujarnya. (adv/b)

Zero Error dengan SPSE Versi 4.3

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra tak lagi menggunakan Sistem Pengadaan Elektronik (SPSE) 4.2 tahun ini. Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) akan menerapkan sistem teranyar: versi 4.3 yang lebih kompleks pengawasaanya.

Kepala BPBJP Sultra, Rony Yacob menyebut SPSE versi 4.3 sangat ketat, sedikit kesalahan saja dalam proses pengadaan maka pengguna anggaran bisa langsung berkasus hukum. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. “Sebelumnya ada versi 3.6 dan 4.2. Mulai 2019, kita berlakukan sistem 4.3, ini membuat kita zero error. Kita masih berbenah untuk menguasai sistem ini,” katanya.

Mantan Pj bupati Muna Barat itu menjelaskan perubahan dalam fitur terbaru dalam aplikasi SPSE versi 4.3, di antaranya terjadi pada istilah umum pengadaan, jenis kontrak dan lainnya. Misalnya, Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), lelang menjadi tender, pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan, Dokumen Pengadaan menjadi Dokumen Pemilihan.

Selain itu, ada pula perubahan sistem aplikasi, yakni aplikasi sistem SPSE 4.3 akan terinterasi dengan aplikasi SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan) yang berisikan program kegiatan yang akan dilaksanakan. “Alhamdulilah dengan sistiem itu kita semakin percaya diri dalam proses tender,” tambahnya. (adv/)

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy