172 Warga Sultra Batal Umrah – Kendari Pos
Nasional

172 Warga Sultra Batal Umrah

ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menghentikan sementara ibadah umrah berlaku sejak Kamis 27 Februari 2020. Ribuan warga Indonesia urung menunaikan ibadah umrah.

PT.Angkasa Pura II mencatat sekira 1.300 calon jamaah umrah tertunda berangkat umrah di tanah suci. Mereka terlanjur berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Di Sultra, sekira 172 calon jamaah umrah urung terbang ke Arab Saudi. Masing-masing 120 orang yang dijadwalkan berangkat tanggal 5 Maret dan 52 orang yang akan umrah 12 Maret.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Sultra, Hj.Yuni Susilowati mengatakan data itu bersifat sementara karena Kemenag tidak memiliki data lengkap, kecuali ada laporan dari pihak travel ketika akan memberangkatkan jamaahnya.

“Data yang dilaporkan baru pemberangkatan 5 Maret sekira 120 orang. Selebihnya langsung tanya ke travel masing-masing. Intinya, umrah ini akan ditunda karena ada larangan pihak Arab Saudi terkait antisipasi virus corona,”ujarnya kepada Kendari Pos, Jumat (28/2).

Hj.Yuni Susilowati belum dapat memastikan sampai kapan moratorium ibadah umrah ini dicabut. “Pemerintah masih menunggu kebijakan pemerintah Arab Saudi. Saat ini, pemerintah pusat sedang melakukan lobi. Semoga ada kebijaksanaan khusus untuk jamaah umrah asal Indonesia,” ungkapnya.

Meski travel sudah mengetahui adanya kebijakan pemerintah Arab Saudi ini, Kemenag Sultra tetap akan menyosialisasikan ke pihak travel. Menurut Hj.Yuni, pemulangan jamaah yang lebih dulu umrah sebelum ada moratorium tak ada masalah.”Kalau pulang tidak masalah, yang masalah kalau mau masuk ke sana,” imbuhnya.

Sementara itu, travel haji dan umrah PT.Mega Rehlaat membatalkan 52 orang jamaahnya yang akan berangkat 12 Maret mendatang. “27 Februari kemarin, otoritas Saudi Arabia mengeluarkan maklumat agar menghentikan jamaah umrah dari Indonesia. Atas dasar itu, keberangkatan 52 jamaah umrah harus kita batalkan,” ungkap Hamzah, Dirut PT.Mega Rehlaat saat ditemui di kantornya di Kendari, kemarin.

Kebijakan Arab Saudi itu memang dirasakan berat meski tidak merugikan jamaah. Jamaah akan mendapat refund (pengembalian dana) atau merubah jadwal pemberangkatan. “Namun untuk penjadwalan ulang masih menunggu kepastian dari pihak otoritas Kerajaan Arab Saudi,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, Anggota Komisi II DPRD Sultra, Rasyid menilai penangguhan penerbitan visa umrah oleh pemerintah Arab Saudi, merupakan bukti lemahnya bargaining pemerintah Indonesia kepada Kerajaan Arab Saudi. Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri seharusnya sudah mengetahui terkait wacana pembatasan umrah jauh sebelum keputusan pemerintah Arab Saudi diumumkan.

“Ini bukti lemahnya bargaining pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. Kita tidak punya posisi kuat ternyata. Karena, seharusnya travel warning Pemerintah Arab bisa diketahui Pemerintah Indonesia sehingga pengeluaran visa atau pembagian kuota umrah bisa dihentikan sebelum pengumuman penangguhan umrah dikeluarkan Arab Saudi,” ujar Rasyid kepada Kendari Pos, kemarin.

Politisi PKS Sultra itu meminta jamaah umrah Sultra bersabar. “Saya harap tidak ada yang mengalami kerugian meski ini bukan soal kerugian, namun malu yang akan dialami jamaah umrah Sultra,” tutur Rasyid.
(rah/yog/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy