Waspadai PPK dan Panwascam Titipan – Laman 2 – Kendari Pos
Politik

Waspadai PPK dan Panwascam Titipan

“Sesuai undang-undang (UU) nomor 10 tahun 2016 terkait pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dilarang keras melakukan mutasi enam bulan sebelum dan sesudah proses pemungutan suara. Kalaupun ada, harus izin Kemendagri,” ujar Munsir Salam. Begitu juga potensi pengerahan ASN yang kerap kali terjadi dan bukan rahasia lagi. Perlu diingat, bagi aparatur ada sanksi disiplin dan bahkan pidana menanti jika terbukti terlibat. Sementara itu bagi petahana, dapat didiskualifikasi dari pencalonan. “mari belajar dari kasus di Makassar yang berakhir hanya satu calon, karena terbukti ada campur tangan pemerintah,” bebernya.

Soal praktik politik uang, Munsir Salam menyindir partai politik yang dalam penentuan calonnya kerap memberi syarat adanya mahar. Masyarakat juga seharusnya tidak mudah dibeli hak memilihnya. “Di mana martabat kita jika suara pilihan dihargai Rp 100 ribu sampai Rp 500 ribu. Jangan salahkan pemimpin nanti jika tidak mempu membangun daerah kalian (masyarakat),” sindirnya. (b/rus)

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy