Suarakan Nasib Ribuan Honorer, DPRD Agendakan Menghadap Presiden – Kendari Pos
Metro Kendari

Suarakan Nasib Ribuan Honorer, DPRD Agendakan Menghadap Presiden

KENDARIPOS.CO.ID — Wacana penghapusan tenaga honorer yang digaungkan pemerintah pusat telah menjadi perhatian serius. DPRD Sultra dan Pemprov akan memperjuangkan nasib honorer dengan menghadap Presiden Jokowi. Ribuan honorer di Sultra terancam kehilangan pekerjaan. Wakil Ketua DPRD Sultra Muh Endang meminta penjelasan terkait rencana penghapusan tenaga honorer kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra. “Kita harapkan, kabar yang kita dapatkan diluar hanya sebuah kekeliruan saja dan kenyataannya tidak seperti itu,” tuturnya dalam rapat bersama Komisi I DPRD Sultra bersama Pemprov di Sekretariat DPRD Sultra.

Politisi Demokrat ini juga menjelaskan bahwa, pemerintah seharusnya melihat kondisi lapangan sebelum mengambil sebuah kebijakan. “Ada sejarah panjang tentang pengabdian tenaga honorer di Sultra. Khususnya mereka yang honor sebagai pengajar di sekolah-sekolah di Sultra. Itu harus menjadi pertimbangan, jika benar keberadaan tenaga honorer akan dihapuskan,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang (empat kanan), Kepala BKD Sultra (kiri), Kepala BPKAD Sultra Hj. Isma (dua kiri) saat rapat bersama membahas soal wacana penghapusan tenaga honorer.

Endang pun berencana untuk menghadap pemerintah pusat, bahkan langsung ke Presiden untuk menyuarakan nasib tenaga honor. “Kita ke instansi terkait, Kementerian PANRB, BKN, atau kita ke Istana Presiden. Kebijakan pemerintah pusat seharusnya bisa menjadikan kondisi daerah sebagai rujukan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BKD Sultra, La Ode Mustari menjelaskan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, pemerintah diberikan waktu untuk menata managemen kepegawaian. Berdasar itu juga, akhirnya nanti sudah tidak ada lagi namanya honorer. Mereka yang menjadi honorer dipersilahkan untuk mendaftar CPNS atau PPPK. “Namun sampai saat ini, hal itu juga belum ada pemberitahuan dari pemerintah pusat, khususnya terkait dengan rekrutmen PPPK. Pasalnya, rekrutmen PPPK pada tahun sebelumnya juga belum mendapatkan kepastian. Belum ada pengumuman,” terangnya.

Mantan Pj Sekertaris Daerah Provinsi Sultra ini tidak setuju dengan rencana penghapusan tenaga honorer yang dicanangkan pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, Sultra masih membutuhkan peran para tenaga honor. “Seperti guru kita sangat membutuhkan. Kita bisa lihat, pada kuota CPNS tahun ini formasi untuk guru kita tidak dapatkan. Sementara, kita sangat membutuhkan adanya guru. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat tidak berkesesuaian dengan kondisi yang terjadi didaerah,” jelasnya. (yog/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy