Soal Polemik Kepemilikan Lahan di Nanga-nanga, DPRD Bentuk Tim Verifikasi – Kendari Pos
Metro Kendari

Soal Polemik Kepemilikan Lahan di Nanga-nanga, DPRD Bentuk Tim Verifikasi

KENDARIPOS.CO.ID — Sengketa lahan seluas 739 hektar di kawasan Nanga-nanga masih berlangsung. Pemprov dan warga saling klaim sebagai pemilik lahan yang sah. Komisi I DPRD Sultra akan membentuk tim untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi atas bukti sah dari kepemilikan lahan tersebut. Melihat kokohnya kedua kubu perihal klaim kepemilikan lahan, Wakil Komisi I DPRD Sultra Masyuri meminta keduanya menunjukan bukti otentik kepemilikan lahan. Ia menjelaskan, pertemuan bersama pemerintah dan masyarakat hingga saat ini belum menghasilkan solusi “Keduanya beradu dengan bukti-bukti sah kepemilikan lahan di Nanga-nanga itu,” katanya saat pertemuan antara pemprov dan masyarakat di Sekretariat DPRD Sultra.

Dari bukti tersebut, kata dia, lembaganya akan membentuk tim validasi dan verifikasi terkait bukti-bukti itu. “Kita akan buat tim. Kemudian akan kita cocokan mana yang sah. Setelah hasil keluar maka itu harus diterima. Termasuk hibah tanah kepada sejumlah instansi, jika Pemprov terbukti salah, maka hasil paripurna hibah tanah Nanga-nanga bisa kita batalkan. Jangan sampai itu semua membebani rakyat. Kita cari jalan terbaiknya,” pungkasnya.

Suasana pertemuan antara pemprov dan masyarakat di Gedung DPRD Sultra.

Sebelumnya, Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sultra, Ali Akbar menjelaskan bahwa, aset Pemprov di Nanga-nanga itu merupakan tanah eks tahanan politik sekitar 1.000 hektar. Dalam perjalanan justru tanah itu menyusut hingga menjadi 793 hektar. “Ini merupakan hak milik pemerintah secara resmi. Memang pernah diklaim masyarakat, tapi dalam proses hukum masyarakat pun kan kalah,” jelasnya.

Sejumlah tanah yang telah yang menjadi aset Pemprov, kata dia, telah dihibahkan kesejumlah instansi guna membangun perkantoran. Hibah itu diberikan kepada Polda, Brimob, Kejaksaan Tinggi (Kejati), BPOM dan Korem. “Jadi tanah yang dihibahkan itu tidak ada tanah masyarakat. Lagipula peta kepemilikan kami sudah sejak tahun 1976. Saat itu tidak ada masyarakat yang memiliki hak atas tanah itu,” ungkapnya. (yog/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy