Perpres Makin Lemahkan KPK – Kendari Pos
Nasional

Perpres Makin Lemahkan KPK

Ilustrasi KPK

KENDARIPOS.CO.ID — Koalisi masyarakat sipil menilai posisi KPK makin tidak kukuh dengan rencana terbitnya peraturan presiden (perpres) sebagai turunan dari UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang UU KPK. Keberadaan perpres dipandang akan mempertegas upaya pelemahan lembaga antirasuah tersebut.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyatakan, tidak ada harapan bahwa perpres akan memperkuat KPK. Sebab, perpres hanya akan mendetailkan isi UU KPK. Padahal, sebagaimana diketahui, UU KPK bermasalah.

Asfi mencontohkan, norma kelembagaan KPK yang diatur dalam rancangan perpres menjadi lembaga di bawah presiden merupakan konsekuensi desain di UU KPK. Meski tidak secara tegas menempatkan di bawah presiden, ada pasal yang menyebut para pegawai KPK berstatus aparatur sipil negara (ASN).
’’Dari awal kita sudah bilang, ketika pegawai KPK disebut ASN, sama dengan mau mengatakan KPK di bawah presiden,’’ ujarnya, kemarin.

Demikian juga halnya dengan norma pembentukan inspektorat KPK seperti yang tercantum dalam rancangan perpres. Itu terkait dengan desain dan keberadaan dewan pengawas yang menjadi bagian internal dari kerja-kerja KPK. Dengan begitu, ada kesan bahwa dibutuhkan inspektorat untuk mengawasi kelembagaan KPK secara keseluruhan. ’’Dia seperti menutup lubang. Munculkan kesan nggak ada pengawas internal karena Dewas KPK itu ya KPK,’’ tandasnya.

Karena itu, lanjut Asfi, yang perlu dilakukan adalah mencabut UU KPK. ’’Yang paling bener itu, kalau memang memperkuat harus ada perppu. UU ini harus dicabut segera revisinya,’’ tegasnya.

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy