PDIP Minta Rp.2000/Suara, PKS Legawa – Kendari Pos
Nasional

PDIP Minta Rp.2000/Suara, PKS Legawa

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Duit rakyat yang dikutip dari beragam pungutan pajak, digelontorkan pemerintah kepada partai politik (Parpol). Pemprov Sultra mengalokasikan sekira Rp.1,4 miliar uang rakyat untuk membiayai kegiatan dan sekretariat parpol. Namun bagi politisi, angka Rp.1.200 persuara bagi parpol peraih kursi di DPRD Sultra dinilai relatif kecil dibandingkan daerah lain.

Memang bantuan keuangan parpol itu ada payung hukumnya. Walakin, idealnya output dari kegiatan politik yang dibiayai negara, turut dinikmati rakyat sesuai ayat 1 pasal 9 PP Nomor 1/2018 tentang perubahan atas PP Nomor 5/2009 tentang bantuan keuangan parpol. Ayat 1 menyebutkan keuangan parpol diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Seharusnya pendidikan politik oleh parpol mampu membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila seperti diamanahkan pasal 10 ayat 2 PP Nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan parpol. Faktanya, budaya transaksi politik masih tumbuh subur saban Pilkada atau Pilcaleg digelar. Bantuan keuangan itu bisa bikin senang parpol, sebaliknya rakyat menjerit.

Angka Rp.1.200 persuara dinilai relatif kecil bagi politisi PDIP Sultra, Nursalam Lada. Rp.1.200 persuara tergolong kecil, dibandingkan daerah lain yang memiliki kemampuan keuangan yang sama dengan APBD Sultra. Bagi Nursalam, melihat sehatnya kondisi APBD Sultra, bantuan parpol masih bisa dinaikan Rp.2.000 hingga sampai 2.500 persuara.

“APBD Sultra sehat dan bisa menopang kenaikan bantuan keuangan parpol. Dinaikkan Rp.2.000 sampai Rp.2.500 kita masih bisa. Di Buton Utara (Butur) itu, bantuan keuangan parpolnya sekira Rp.8.000 persuara,” ujarnya kepada Kendari Pos, Rabu (15/1).

Menurutnya, besaran Rp.1.200 tidak berbanding lurus dengan segudang agenda yang akan dibiayai parpol. “Kaderisasi, sosialisasi, konsolidasi termasuk menyelenggarakan pendidikan politik menjadi tugas partai politik. Dan itu sudah menjadi kesepakatan bahwa penyelenggaraanya mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah yang bersumber dari APBD,” ungkap politisi yang juga Wakil Ketua DPRD Sultra.

Nursalam menyebutkan dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kemampuan keuangan yang sama, Banpol Sultra kecil. “Jika dihitung-hitung kenaikan 2.000 sampai 2.500 kita masih bisa. Di Buton Utara (Butur) itu Banpolnya 8.000 persuara,” ungkapnya.

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy