Parpol dan Kemendagri Bahas Penyederhanaan Aturan Politik – Kendari Pos
Politik

Parpol dan Kemendagri Bahas Penyederhanaan Aturan Politik

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar (kanan), usai pertemuan dengan para Sekjend Parpol untuk membicarakan penyederhanaan aturan partai.

KENDARIPOS.CO.ID — Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, baru saja melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Partai Politik yang lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas omnibus law sistem politik. Namun, Hinca mengatakan, pertemuan antara Tito dan sekjen partai politik memang memunculkan wacana perlu adanya penyederhanaan peraturan terkait sistem politik. “Belum bicara omnibus lawnya, tapi tergambarkan input dan output undang-undang yang ada, yang memberatkan dalam sistem politik kita banyak sekali, mulai dari lembaganya prosesnya, outputnya, dan seterusnya,” ujar Hinca, kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, setiap Sekjen menyampaikan pendapatnya terkait sistem pemilihan umum di Indonesia. Namun, kata Hinca, pembahasan masih bersifat makro, belum tertuju pada satu hal. “Tadi digambarkan dengan begitu banyak UU, begitu banyak pengalaman yang lalu-lalu sehingga semua memberikan pandangan dan ini akan masih terus bergulir,” ujar Hinca. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan peraturan terkait sistem politik di Indonesia perlu disederhanakan. Namun, belum fokus tertuju pada wacana omnibus law sistem politik.

Dalam pertemuan tertutup tersebut, salah satu hal yang disinggungnya juga adalah evaluasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Sistem tersebut disebutnya memang memakan biaya politik yang tinggi. Pembicaraan antara Kemendagri dan partai politik disebutnya akan terus dilakukan, jelang gelaran Pilkada 2020. Agar kontestasi pada 2022 dan 2024 tak lagi menimbulkan polemik seperti sebelumnya.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengkritisi Pemilu 2019 yang memiliki banyak kekurangan. Salah satunya terkait digunakannya lima kertas suara saat pencoblosan. “Kita masing-masing menyampaikan pandangan tetapi semua mengakui bahwa pemilu dengan lima kartu suara itu memberatkan,” ujar Arsul. Wakil Ketua MPR itu juga mengakui adanya niat untuk menggabungkan UU Pemilu dan Pilkada dalam satu paket politik. Namun, ia tak secara eksplisit menyebut rencana tersebut sebagai omnibus law sistem politik.

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy