Momentum Kembalikan Kepercayaan Publik di Pilkada 2020 – Laman 3 – Kendari Pos
Politik

Momentum Kembalikan Kepercayaan Publik di Pilkada 2020

Pengamat Politik Sultra, Prof. Eka Suaib, menjelaskan, KPU dan Bawaslu berkewajiban melaksanakan tugas sesuai norma yang berlaku dan menjunjung tinggi asas-asas Pemilu yakni mandiri, jujur, adil, dan independen. Sedini mungkin potensi gangguan seyogianya dapat terdeteksi. Menurutnya, ada tugas dan tanggung jawab lebih yang harus dipikul penyelenggara. Selain memastikan proses Pilkada berjalan sesuai kerangka normatif yang ada, hasilnya juga harus diterima dengan baik.

“Artinya, Pilkada menghasilkan pemimpin dengan legitimasi yang dapat diterima dan prosesnya juga tanpa konflik,” ujar Eka, kemarin. Melihat periodisasi penyelenggaraan Pilkada, kata dia, harusnya saat ini sudah menuju tahap-tahap pematangan demokrasi. Tidak hanya sekadar melaksanakan ritual-ritual demokrasi sesuai undang-undang. Lebih dari itu, penyelenggara Pemilu harus bisa memfasilitasi proses kondolidasi dan pematangan demokrasi yang lebih baik pada semua level. Ia juga mengatakan, masalah utama penyelenggara Pemilu terletak pada Ad Hoc yang dinilai memiliki “cacat bawaan”. Internalisasi tugas dan fungsi mereka, tidak terlalu melembaga. Sehingga sangat mungkin dalam melaksanakan tidak dibarengi dengan komitmen yang kuat.

Jika KPU tidak bisa memetakan ini, maka akan menjadi problem. Harus ada kombinasi antara aspek pengalaman, kapasitas, dan integritas. “Dalam rekrutmen, kombinasi kriteria ini harus dimiliki,” argumennya.
Sementara itu, PDIP sebagai partai pemilik kursi pada tujuh daerah, memastikan akan berkompetisi secara fair. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPD PDIP Sultra, Agus Sanaa, mengatakan, organisasi politiknya sangat menghormati aturan hukum yang berlaku termasuk UU Pilkada. Tidak mungkin menitip oknum-oknum tertentu sebagai penyelenggara Pemilu. “Tidak boleh keluar dari aturan undang-undang. Misalnya politik uang. PDIP sangat mengecam praktik itu. Setiap calon yang diusung nantinya diharapkan berjalan sesuai koridor. Jangan sampai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi,” akunya saat dihubungi, kemarin. Pengakuan yang sama juga dilontarkan Sekretaris DPD Gerindra Sultra, Safarullah. “Gerindra tidak mengenal permainan seperti itu. Tidak ada yang namanya titip-titip partisan. Disinilah fungsi Bawaslu. Kami harap pengawas Pemilu mengontrol secara ketat agar Pilkada berjalan adil,” tegas Safarullah. (a/uli)

Laman: 1 2 3

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy