Momentum Kembalikan Kepercayaan Publik di Pilkada 2020 – Laman 2 – Kendari Pos
Politik

Momentum Kembalikan Kepercayaan Publik di Pilkada 2020

Meski demikian, rakyat masih menanti lahirnya pemimpin dari proses dengan legitimasi yang dapat diterima. Komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) sangat dibutuhkan. Para calon kepala daerah (Cakada) maupun partai politik (Parpol) diharapkan tidak menitip “kaki tangan” sebagai penyelenggara untuk memuluskan ambisinya. Terutama dalam badan Ad Hoc yang lebih rentan disusupi.

Soal Ad Hoc, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melantik 279 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang akan mengawasi tahapan Pilkada di tujuh kabupaten penyelenggara. Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU), baru saja memulai tahapan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 15 Januari 2020 lalu. Di tujuh daerah Sultra, KPU membutuhkan 18.003 orang yang akan menjadi garda terdepan penyelenggaraan kontestasi lima tahunan itu. Terdiri dari 465 PPK, 3.951 Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta 13.587 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kinerja Ad Hoc KPU dan Bawaslu tersebut akan menjadi salah satu penentu kualitas hasil Pilkada nantinya.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Sultra, Munsir Salam, saat ditemui mengatakan, pembentukan PPK, PPS, KPPS, hingga PPDP (petugas pemutakhiran data), menjadi tahapan yang fokus diawasi oleh pihaknya. Untuk memaksimalkan pengawasan, Bawaslu lebih dulu membentuk Panwascam sebelum tahapan perekrutan PPK dimulai. “Sehingga, saat tahapannya berjalan, maka prosesnya dapat diawasi oleh Panwascam. Ada jaminan kelak PPK yang terekrut adalah orang-orang memenuhi syarat. Terutama syarat-syarat netralitas dan integritasnya,” ujar Munsir, Jumat (17/1).

Ia menjelaskan, syarat netralitas yang dimaksud adalah bahwa PPK yang direkrut KPU benar-benar bukan partisan yang sengaja disiapkan oleh kekuatan politik tertentu. Untuk memastikan integritas, Bawaslu yang berkoordinasi dengan Panwascam melakukan tracking (pelacakan) sejak para pendaftar mengambil formulir pendaftaran. Tracking dilakukan untuk mendalami latar belakang para calon PPK tersebut. “Ini merupakan strategi bekerja pre factum. Artinya, mencegah sebelum sebuah kasus terjadi,” terangnya.

Bawaslu juga berikhtiar mencegah agar agar pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu tidak terulang kembali. Termasuk pengalaman pemungutan suara ulang (PSU) berulang di Pilkada Muna tahun 2015 silam. Menurut Munsir, salah satu penyebabnya adalah daftar pemilih yang tidak akurat. Kemudian, ada orang-orang yang tidak memiliki hak pilih diberi peluang menyalurkan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS). “Ini hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya PSU. Bawaslu bersama-sama perangkat KPU, jika perlu bersama partai politik, harus bekerja sama melakukan verifikasi data pemilih yang akurat. Pengawas TPS yang akan direkrut nanti harus mampu memastikan bahwa pemilih adalah orang-orang yang benar-benar punya hak. Ini tentu akan ditekankan kepada seluruh perangkat kami di bawah nanti,” tuturnya.

Munsir berharap agar penyelenggara Ad Hoc bisa betul-betul netral. Meskipun kasus suap yang menimpa mantan komisioner KPU RI merupakan perbuatan personal, kata dia, seluruh penyelenggara harus membuktikan bahwa sifatnya tidak melembaga. “Jika masalah bersumber dari pihak eksternal, saya kira itulah mengapa kita ditugaskan sebagai penyelenggara untuk mengurusi Pemilu. Tapi kalau pelakunya orang dalam, maka untuk apa ada penyelenggara Pemilu?. Pilkada ini “taruhan” bagi penyelenggara Pemilu untuk mengembalikan kepercayaan publik. Tidak ada kompromi bagi penyelenggara Pemilu yang ketahuan “main mata” dengan kepentingan politik tertentu. Ada sanksi yang menanti,” komitmennya.

Terpisah, Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib, mendorong rekrutmen Ad Hoc yang terbuka dan berintegritas. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya dengan melkukan penguatan kelembagaan. Ia tak henti-hentinya mengingatkan jajarannya di provinsi dan KPU kabupaten/kota agar selalu mawas diri dan bekerja secara profesional. Apa yang menimpa Wahyu Setiawan, diharapkan menjadi pelajaran bagi mereka untuk senantiasa menjaga integritas.
“Kami menjadikannya sebagai peringatan untuk menata kembali internal khususnya KPU penyelenggara Pilkada di tujuh daerah,” ungkap Abdul Natsir, kemarin.

Pilkada ini diharapkannya menjadi kesempatan mengembalikan nama baik dan muruah KPU. “Kami tentunya berkomitmen untuk selalu bekerja sesuai ketentuan undang-undang. Teman-teman di kabupaten diharapkan bisa mewaspadai partisan dalam tahapan rekrutmen PPK yang sedang berlangsung,” tandas pria yang karib disapa Ojo ini.

Laman: 1 2 3

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy