KPU Sultra Dorong Peningkatan Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020

Misalnya, keterlibatan pemerintah daerah (Pemda). Sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 133A tentang pemilihan kepala daerah, dikatakan bahwa, Pemda bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. “Dukungan Pemda bukan hanya soal biaya. Pemerintah harus mendorong partisipasi masyarakat. Salah satunya perekaman KTP-el. Kami belajar saat Pemilu lalu bahwa persoalan KTP ini, menjadi salah satu pemicu pemungutan suara ulang (PSU),” jelasnya.

Mengenai data pemilih, ia mendorong jajarannya di tujuh kabupaten se-Sultra yang akan menggelar Pilkada agar mengupayakan lahirnya data pemilih berkualitas. Sebab, data pemilih menentukan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang bisa lebih baik. “Makin valid data pemilih, maka perencanaan terkait kebutuhan penyelenggaraan Pemilu akan mendekati kondisi obyektif saat hari pemungutan suara,” terangnya.

Selain itu, KPU juga akan memastikan masyarakat tidak kehilangan hak pilih di Pilkada nanti. “KPU berharap tingkat legitimasi Pilkada nantinya mendapatkan penilaian yang baik di mata masyarakat. Kami selalu terbuka atas saran dan kritik dari publik, demi penyempurnaan tugas-tugas KPU kedepan,” pungkasnya. (b/uli)

Laman: 1 2

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *